Begitu kata Ketua Umum Kosgoro 57 Agung Laksono dalam pidato di acara pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Kosgoro di Ancol, Sabtu (13/9). Menurutnya, Fraksi Golkar di DPR RI harus betul-betul mempertimbangkan mengenai mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan di DPRD.
"Kosgoro menyerahkan keputusan kepada DPP Partai Golkar untuk memutuskan pilihan terbaik (soal pilkada) dengan mempertimbangkan dan memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dan saran yang berkembang di masyarakat," ujar Menko Kesra tersebut.
Ditegaskan Agung, Kosgoro merasa perlu menyikapi isu RUU Pilkada yang masih menjadi perdebatan di DPR karena Kosgoro merupakan salah satu organisasi pendiri Partai Golkar.
Hanya saja, Agung memang tidak menyatakan sikap Kosgoro apakah mendukung pilkada secara langsung atau oleh DPRD. Dia hanya mengingatkan bahwa konstitusi mengamanatkan pilkada dilakukan secara demokratis.
"Gubernur, bupati, walikota dipilih secara demokratis. Bahwa ada kelemahan-kelamahan baik pilkada langsung maupun tidak langsung oleh DPRD, itu sudah pernah terjadi. Kedua sistem itu memiliki keungugulan dan kelemahan masing-masing," jelasnya seperti dilansir
JPNN.
[ian]
BERITA TERKAIT: