Jokowi-JK Hanya Perlu Rangkul PPP, PAN, dan Demokrat

Sikap pragmatisme elit-elit parpol yang 'terbiasa' berada di lingkar kekuasaan menjadi penyebabnya. PAN, PPP apalagi Demokrat termasuk Golkar dan PKS tidak memiliki tradisi menjadi oposisi. PPP pernah menjadi oposisi ketika rezim Soeharto demikian kuat memerintah Indonesia

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menganggap SBY sedang memainkan jurus-jurus politiknya di masa injury time. Rangkaian hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, sikap Merah Putih yang menggagas UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD), serta pertemuan Hatta Rajasa dengan Jokowi kemarin hendaknya dipahami secara utuh.

"SBY ingin menekan Jokowi-JK dan memberi pesan terbuka kalau Demokrat dan PAN tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya tetap berkeyakinan, SBY sangat ingin menjalin koalisi dengan Jokowi-JK mengingat kepentingan-kepentingan Cikeas pasca SBY lengser harus diamankan," tengarainya.

Menurut pengajar Program Pascasarjana di Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro ini, kebuntuan komunikasi antara Demokrat dengan Jokowi-JK lebih disebabkan belum harmonisnya hubungan SBY dengan Megawati Soekarnoputri serta tidak adanya kompensasi politik yang akan diberikan Jokowi-JK.

"Jika Jokowi-JK lebih mengintensifkan waktu, saya yakin PPP untuk bergabung tinggal tunggu waktu,"

Apalagi kekuatan Suryadharma Ali yang berstatus tersangka terus digoyang kader-kader PPP lainnya. Demikian juga dengan Demokrat.

"Begitu SBY setuju untuk bergabung dengan Jokowi-JK maka PAN sebagai partai besannya SBY akan bersikap 11 - 12 dengan Demokrat," katanya.

Pada akhirnya, kekuatan koalisi Merah Putih hanya menyisakan Gerindra, PKS dan Golkar.

"Biarkan saja mereka menjadi oposisi karena Golkar pun akan merana jika tetap memilih jalur oposisi mengingat habitat barunya sangat bertolak belakang dengan fatsoen politik Golkar selama ini," sergah Ari.[wid]