Gagasan itu dinilai sebagai langkah baru untuk mengubah paradigma ekonomi Indonesia dari darat ke laut. Apalagi kejayaan Indonesia di dunia laut sudah ditoreh oleh pendahulu nenek moyang bangsa Indonesia.
"Makanya poros maritim harus direspon dan didukung secara sungguh-sungguh," kata
anggota DPD RI terpilih Nono Sampono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/8).
Menurut dia, laut Indonesia sangat kaya dan bisa menambah pendapatan negara sampai tujuh kali lipat dari APBN 2015 yang tembus Rp 2.019,9 triliun itu.
"Harus kita sadari perjalanan ekonomi Asia-Pasifik sebesar 70 persen melalui Indonesia. Karena itu dibutuhkan UU tersendiri yang menjadi satu kesatuan. Tidak seperti sekarang ini di mana bicara laut harus berurusan dengan imigrasi, kepolisian, bea cukai, dan lain-lain, sehingga tidak efektif," kritik purnawirawan marinir tersebut.
Dia menambahkan, DPD sendiri yang dipimpin oleh Irman Gusman telah membuat RUU Kelautan dan menggagas perlunya Menko Maritim. RUU itu sudah diserahkan ke DPR dan pemerintah untuk dibahas dan diselesaikan pada persidangan akhir periode ini.
Menurut Nono, ke depan harus ada komitmen dan langkah nyata serta konsistensi antara DPD, DPR dan pemerintah RI bisa menjalankan RUU itu. Apalagi, ujarnya, diperkirakan ada sekitar 13 UU yang berhubungan dengan laut.
Masih menurut Nono, RUU Kelautan itu akan sejalan dengan RUU Provinsi Kepulauan untuk memperhitungkan dengan benar akan komitmen negara dalam membangun daerah. Termasuk anggaran yang diberikan ke daerah.
"Anggaran Provinsi Maluku saja sama dengan Kabupaten Malang. Itu semata karena dihitung dari jumlah penduduknya. Padahal, ketertinggalan dan kemiskinannya jauh lebih tinggi, maka perlu perhatian khusus," demikian Nono.
[wid]
Program Poros Maritim yang digagas Joko Widodo mendapat dukungan dari kalangan senator terpilih di Senayan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: