PDI Perjuangan sebagai pemimpin koalisi, bersama Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hanura, harus konsisten dengan pendirian dalam memilih kawan atau sekutu politik untuk menata, merubah dan memperbaiki bangsa Indonesia ke depan, berdasarkan platform perjuangan yang jelas, termasuk mempertimbangkan faktor kesejarahan politik nasional.
"Jika sudah yakin rakyat akan memilih Jokowi dalam Pilpres, maka cukup bersama PKB dan Partai Nasdem, guna memenuhi prosedur administratif mengajukan Capres. Bukan justru membuka pintu kepada partai politik mana saja, asalkan mau tanpa syarat. Kalau sikap seperti itu, iya namanya koalisi banci tanpa kejelasan kelamin politik," tutur Politisi Partai Nasdem Despen Ompusunggu di Jakarta, Minggu (18/5).
Terkait adanya kekhawatiran tidak akan menguasai mayoritas di parlemen, sehingga mengganggu jalannya pemerintahan ke depan, bukanlah ancaman yang mutlak diperhitungkan, mengingat presiden juga dipilih langsung oleh rakyat.
Artinya, sepanjang kebijakan memihak rakyat, maka anggota DPR sebagai wakil rakyat akan mendukungnya, karena banyak cara yang bisa digunakan meloloskan kebijakan pemerintah, asalkan benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Menurut fungsionaris DPP Partai Nasdem ini, terminologi koalisi yang kini diistilahkan sebagai kerjasama politik tanpa syarat, sebenarnya tidaklah seutuhnya benar, karena semua Parpol yang bergabung pastilah mengharapkan dan memperjuangkan kepentingan masing-masing, untuk berkuasa sekaligus mendapatkan keuntungan.
"Di mana pun di dunia ini,
no free lunch atau tidak ada yang makan gratis dalam politik. Janganlah menciptakan utopia politik, kepura-puraan atau kemunafikan dan model pembodohan baru kepada rakyat. Kita perlu kejujuran, transparansi dan konsistensi perjuangan, bukan sekedar pencitraan yang justru kontradiktif," ujar Despen.
Kebersamaan memang dibutuhkan untuk mengurus Indonesia sebagai negara bangsa yang besar, tetapi berpolitik juga memerlukan pembelajaran, termasuk memberikan hukuman bagi mereka yang pernah diberikan kepercayaan oleh rakyat, tetapi kemudian menyalahgunakannya, bahkan menjadi beban dan benalu bagi negara sepanjang masa.
[rus]
. Koalisi atau kerjasama partai politik untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden, harus didasari ideologi, platform dan tujuan jelas. Bukan sekedar pragmatisme mencari keuntungan jangka pendek berbasis uang, atau bayangan ketakutan terhadap kekalahan, yang kemudian warna politiknya tidak jelas. 
BERITA TERKAIT: