Pemerintah Terus Genjot Partisipasi Pemilih

"Kami juga laporkan (kepada Presiden) upaya bersama, khususnya menteri dan pimpinan lembaga negara, untuk giat melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, sehingga dalam 1,5 bulan terakhir bisa meningkatkan partisipasi pemilih," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangan persnya usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (27/2).

"Saya mengimbau media untuk turut mengelaborasi dan menggelorakan masyarakat agar mereka datang berbondong-bondong ke tempat pencoblosan," tambahnya.

Menurut Djoko, ada empat indikator untuk kesuksesan penyelenggaraan pileg 9 April dan pilpres  9 Juli mendatang. Pertama, bagaimana pemilu berjalan lancar, aman, tertib, jujur dan adil, dan bagaimana menciptakan atau meningkatkan partisipasi pemilih yang cenderung menurun.

Kedua yaitu tidak terjadinya konflik kekerasan, dan ini menjadi hal yang paling penting. Ketiga, apabila ada gugat-menggugat hasil penghitungam suara hendaknya disalurkan melalui proses hukum. Dan keempat, masyarakat bisa memilih para wakilnya di DPR dan pemimpin negara yang bisa menyambung proses pembangunan Indonesia yang sudah dilakukan sejak negara merdeka sampai tahun-tahun ke depan nantinya.

Dalam survei Kemenko Polhukam dan lembaga lainnya ada kecenderungan partisipasi pemilih sekitar 73 persen. Namun diharapkan angka partisipasi ini dapat meningkat hingga 75 persen dalam 1,5 bulan lagi.

Untuk kelancaran Pemilu, lanjut Djoko, pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban. Antara lain dengan menugaskan personil pada Sekretariat Panwaslu, penyediaan sarana-sarana kantor, kelancaran transportasi logistik, dan pengamanan dalam distribusi kelengkapan Pemilu. "Apabila KPU ingin minta bantuan, pemerintah, TNI dan Polri saya kira sudah pasti siap untuk membantu," tegasnya.

Terkait anggaran penyelenggaraan pemilu, Ia mengatakan saat ini sedang dalam pembahasan antara KPU dan Kemenkeu, tanpa meninggalkan aspek akuntabilitas.

Sementara itu, dari aspek pengaman, Djoko menekankan TNI dan Polri sudah siap mengamankan jalannya Pemilu. Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara KPU, Bawaslu, Polri, Kejaksaaan dan Kemenkumham adalah upaya mewujudkan pemilu yang aman, lancar, tenteram, jujur, dan adil.

"TNI hanya membantu Polri. Sifatnya hanya melakukan penebalan di sektor-sektor yang memerlukan penanganan khusus," tandasnya seperti dilansir dari situs resmi presidenri.go.id. [rus]