Ada sepenggal ucapan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang kontroversial dan dikutip media massa menyoal putusan pengadilan Tipikor (Tindak Pindak Korupsi) yang menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara pada mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Pada jumpa pers dua hari lalu, sebetulnya Hidayat melontarkan sindiran kepada penegakan hukum yang tidak adil atau tebang pilih serta penuh dramatisasi. Istilah yang dia gunakan, "kalau mau dihukum rendah, korupsilah sebanyak-banyaknya. Itulah kaidah hukum yang tidak benar."
Bagi Direktur Eksekutif Nurjaman Center (NCID), Jajat Nurjaman, ucapan itu tidak sepantasnya diutarakan seorang ketua fraksi partai. Ucapan itu seperti menyesatkan, mengingat posisi Hidayat Nur Wahid sebagai seorang tokoh yang cukup dikenal, tidak hanya dalam lingkungan PKS, namun juga di tingkat nasional.
"Sangat memalukan jika beliau tidak punya rasa hormat terhadap hukum di Indonesia," tegas Nurjaman.
Menurutnya, vonis yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Tipikor kepada mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq pasti sudah sesuai dengan fakta yang dihadirkan di persidangan. Bila yang bersangkutan tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka orang tersebut bisa mengajukan banding.
"Kasus yang menjerat Luthfi tentu merupakan pukulan telak bagi partai PKS, mengingat pelaksanaan pemilu yang tidak lama akan segera dilaksanakan. Akan tetapi siapapun yang mengaku sebagai warga negara Indonesia harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku," ungkapnya.
"Di saat seperti inilah kepemimpinan seseorang diuji, dan itu tidak terlihat dalam diri Hidayat Nur Wahid," tutup Jajat.
[ald]
Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukannya berusaha berbicara yang bisa memperbaiki citranya, malah mengeluarkan pernyataan yang bisa memperparah elektabilitasnya. 
BERITA TERKAIT: