Pembangunan di Banten, menurut Dahnil yang juga dosen ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sarat manipulasi dan otak-atik indikator pembangunan. Otak-atik ini, demikian Dahnil, memang sukses memperlihatkan kesan bahwa pemerintah Banten berhasil maksimalisasi pembangunan. Namun di sisi lain justru mengabaikan substansi pembangunan.
"Buku itu akan saya cetak ulang dengan pemutakhiran data dan indikator pembangunan Banten yang dimanipulasi," ujar Dahnil dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu.
Menurut Dahnil, ia terdorong mencetak ulang buku itu karena belakangan ia menyaksikan bagaimana keluarga Ratu Atut mencoba memelintir kasus suap dan korupsi yang melilit anggota keluarganya dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjadi isu penzaliman terhadap keluarganya.
"Padahal, kasus suap di MK ini bisa menjadi pintu masuk untuk menguak kezaliman yang dilakukan pemerintahan Ratu Atut bersama dinasti politik yang dibangunnya," ujar Dahnil lagi.
Tak lama setelah menerbitkan buku itu, Dahnil menyampaikan hasil penelitiannya di Banten itu kepada Presiden SBY pada sebuah kesempatan pertemuan di Istana Negara di bulan Januari 2011.
Setelah mendengarkan penjelasan Dahnil, SBY membenarkan bahwa ekonomi pembangunan Banten masih yang paling rendah setelah Nusa Tenggara Timur (NTT). Bedanya, Banten adalah provinsi yang memiliki kekayaan alam melimpah. Sementara NTT dikenal sebagai salah satu provinsi dengan potensi kekayaan alam yang minim.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga hadir mendampingi SBY dalam pertemuan itu membenarkan bahwa pembangunan ekonomi Banten adalah yang terendah di Indonesia.
[dem]
BERITA TERKAIT: