Dinasti Politik Merusak Arsitektur Ketatanegaraan

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Selasa, 15 Oktober 2013, 10:08 WIB

Dinasti Politik Merusak Arsitektur Ketatanegaraan

Todung Mulya Lubis/net

Pada dasarnya dinasti politik memang tak melanggar Undang-undang atau konstitusi. Tapi hal tersebut melanggar demokrasi dan etika politik.

BERITA TERKAIT:

Demikian disampaikan pengamat hukum dan politik, Todung Mulya Lubis dalam akun twitternya @TodungLubis beberapa saat lalu, Selasa (15/10).

Menurut Todung, di sebuah republik yang demokratik tidak boleh ada dinasti politik. Karena demokrasi mensyaratkan pembatasan kekuasaan, bukan perluasan kekuasaan.

"Dinasti politik yang menyebar ke cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif jelas merusak arsitektur ketatanegaraan dengan check and balance," demikian Todung. [rus]