Hubungan Demokrat-PKS, Hubungan Orang-orang "Sakit"

"Selalu begitu dalam macam kasus. Tapi memang kedua pihak saling memerlukan. PKS perlu Demokrat agar tidak kehilangan jalur untuk mendapatkan kekuasaan dan perlindungan politik. Tetapi dia suka tidak setuju dengan tindakan Demokrat, seperti rencana kenaikan BBM ini," terang pakar politik, Arbi Sanit, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 4/6).

Begitu pula dengan Demokrat yang memerlukan dukungan PKS karena partainya bukan berbasis massa Islam, maka perlu dukungan Partai Islam. Tapi Demokrat tidak senang dengan langkah PKS yang kerap ekstrim, menyalahgunakan kekuasaan dan terlibat korupsi.

"Ini persoalan yang akan mengambang terus menerus. Ini sudah berlangsung sejak 2004. Hubungan Demokrat dan PKS ini hubungan tidak normal karena bekerjasama tapi berlawanan sekaligus, karena koalisi sekaligus oposisi. Hanya orang 'sakit' yang begitu," ucapnya.

Nah, kalau yang bicara yang sebaiknya, PKS dan Demokrat seharusnya sudah menormalisasi hubungan. Normalisasi adalah, kalau PKS mau menjadi oposisi maka jelas posisi oposisinya. Dan Demokrat juga, kalau sudah merasa sangat terganggu dengan PKS, sebaiknya tegas mengusirnya dari koalisi.

Menurut Arbi, kepentingan PKS di dalam koalisi hanya satu yaitu jalur kekuasaan untuk memperkuat logistik Pemilu.  

"PKS tidak ada di dalam pemerintahan, tidak bisa cari uang. Bagaimana target Rp 2 triliun? Langkah akhirnya logistik untuk menopang kemenangan PKS. Kalau dia keluar koalisi, semua rencana itu bisa batal," jelasnya.

Dalam konteks saat ini, PKS sedang pura-pura melawan kenaikan harga BBM yang tidak populis untuk dapat simpati dari rakyat.

"Dan Demokrat masih berharap mendapat dukungan Islam, terutama sunni," katanya.[ald]