KORUPSI HAMBALANG

Dewan Pembina Sampai Bendaharanya Tersangka, Pantaskah Demokrat Ikut Pemilu?

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>

LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Selasa, 05 Maret 2013, 17:16 WIB

Dewan Pembina Sampai Bendaharanya Tersangka, Pantaskah Demokrat Ikut Pemilu?

. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat kasus sport center Hambalang sebagai sebuah "kejahatan korporasi" yang dilakukan Partai Demokrat, maka bukan tidak mungkin partai berlambang mercy itu dibubarkan.

BERITA TERKAIT:

Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardhie, usai acara pembentangan spanduk Panca Tuntutan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta (Selasa, 5/3).

Menurutnya, jika pimpinan KPK paham sifat organisasi, yang mana dalam organisasi itu terdapat badan pengurus harian yang terdiri dari ketua umum, bendahara dan Sekjen, maka kasus Hambalang ini bisa disebut sebagai kejahatan korporasi yang dilakukan partai tersebut.

"Bendahara umum (Nazaruddin) sudah jadi tersangka, ketum (Anas Urbaningrum) juga sudah, demikian juga sekretaris dewan pembina (Andi Mallarangeng). Sementara, Sekjen dalam proses menjadi tersangka," ujarnya.

Rangkaian korupsi di atas adalah korupsi partai. Terlebih, hasil korupsi itu, seperti dikatakan Muhammad Nazaruddin, dibawa ke kongres Demokrat. [ald]