"Peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ketika rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 November 2024.
Panglima TNI juga telah merancang mitigasi konflik di sejumlah wilayah untuk memastikan kelancaran proses demokrasi dan menjaga stabilitas sosial serta mengurangi ancaman keamanan.
"Pertama, penguatan penegakan hukum. Berupa penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai penyimpangan dalam pilkada seperti praktik money politics kampanye hitam dan manipulasi hasil suara," ujarnya.
Kedua, lanjut Panglima TNI, program edukasi politik masif melalui edukasi yang dilaksanakan secara masif sebelum pelaksanaan pilkada, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi yang sehat dan pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab.
“Ketiga adalah monitoring dan pengawasan yang ketat, dengan pelibatan pihak-pihak independen seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pilkada,” bebernya.
"Selanjutnya, dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang," demikian Jenderal Agus Subiyanto.
BERITA TERKAIT: