Ronny Sompie Ajak Insan Imigrasi Jaga Integritas

Ronny F. Sompie sama sekali tidak pernah menyangka bakal memimpin lmigrasi di negara tercinta ini.

Sebab awalnya ia berharap menjadi jenderal atau salah satu pimpinan tinggi Polri.

Untuk dua poin ini, Ronny berhasil mewujudkan ketika dipercaya memimpin Divisi Humas Polri dengan pangkat bintang 2.

Nama Ronny pun dikenal publik dan sering tampil di layar kaca televisi.

Apalagi di saat kepemimpinannya terjadi proses suksesi Komjen Budi Gunawan, yang gagal menjadi Kapolri.

Sebagai kadiv Humas Polri, Ronny harus bisa tampil prima dan komunikatif untuk menjernihkan persoalan yang dihadapi Polri saat itu.

Pengalaman puluhan tahun berkecimpung di bidang Reskrim, tak begitu sulit bagi Ronny meyakinkan masyarakat tentang soliditas di tubuh Polri. Selanjutnya, Ronny pernah bertugas sebagai Kapolda Bali pada awal 2015.

Belum lama menjabat Ronny diuji dengan kasus pembunuhan seorang gadis cilik oleh ibu angkatnya. Kasus ini berhasil diungkap melalui scientific investigation.

Usai menyelesaikan kasus itu, Ronny yang tahun yang sama meraih gelar doktor dihadapkan pilihan sulit. Ia termasuk yang dicalonkan menjadi Dirjen Imigrasi.

Ia dibuat bimbang meninggalkan jabatan Kapolda Bali atau alih status jadi Aparat Sipil Negara (ASN). Padahal dirinya sudah 31 tahun meniti karier di kepolisian.

Setelah berdoa bersama istri dan anak-anaknya, mohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa, akhirnya Ronny pun bersedia menjadi salah satu calon.

Dalam kepemimpinannya, Ronny senantiasa menekankan kepada seluruh anggota Imigrasi untuk selalu disiplin dan tanpa pamrih melayani masyarakat.

Walau memang diakuinya masih ada juga oknum-oknum di jajarannya yang berusaha melakukan tindakan tercela.

“Ada yang sudah kami tindak. Tapi sebaliknya bagi mereka yang berprestasi pasti kami akan beri reward," tutur Ronny.

Pemberian reward itu berupa piagam dan promosi jabatan atau diberikan kesempatan sekolah baik di dalam dan luar negeri.

Diakui Ronny, meryt sistem sudah berjalan di lmigrasi.

Sesuai Tupoksi UU 6/2011 tentang Keimigrasian, kewenangannya melakukan pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum kepada orang yang masuk keluar wilayah Republik Indonesia.

Imigrasi ditempatkan di bandara, pelabuhan laut dan perbatasan darat di pos lintas batas negara.

Sementara fungsi keimigrasian meliputi, pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang pelayanan, imigrasi harus memberikan pelayanan prima baik kepada WNI/WNA. Sedangkan, penegakan hukum keimigrasian diterapkan kepada WNI/WNA yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Sementara, fungsi keamanan ditujukan bagi WNA yang masuk harus diketahui maksud dan tujuan kunjungannya.

Sebagai penjaga gerbang NKRI, menurut Ronny, Imigrasi punya peran yang sangat strategis untuk mencegah atau menindak baik WNI yang secara ilegal keluar negeri atau WNA yang masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia.

Banyaknya ekses yang terjadi akibat ulah para WNA yang masuk baik sebagai turis atau bekerja di Indonesia, Ronny Sompie kemudian melakukan inovasi dengan mengajak sejumlah instansi terkait pengawasan orang asing dalam wadah TIMPORA atau tim pengawasan orang asing.

Sebagai inisiator, Imigrasi hanya menjadi koordinator pengawasan di tingkat Kota, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa sekalipun.

TIMPORA setelah dibentuk sudah banyak menangani pelaggaran kasus-kasus pelanggaran undang-undang keimigrasian, seperti pemalsuan identitas, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara tidak sah.

Untuk pelanggaran hukum di luar bidang keimigrasian diserahkan ke instansi terkait misalnya Polri, Kejaksaan dan Pengadilan.

“Pokoknya sinergitas dalam TIMPORA sudah berjalan baik,” ujar Ronny.

Diakuinya, selama masih memimpin Ditjen Imigrasi, dia berkomitmen tetap akan berbuat yang terbaik untuk melayani masyarakat.

“Saya mengajak insan-insan Imigrasi untuk selalu menjaga integritas dan berkomitmen jujur dalam melayani masyarakat terutama menyambut Hari Bhakti Imigrasi 26 Januari besok,” pungkasnya. [wid]