"Pertama, sebagai ketum PKPI, posisi Sutiyoso menjadi sangat hitam putih dan afiliatif. BIN merupakan lembaga yang memiliki kerahasiaan tinggi dan seharusnya lepas dari intervensi politik, apalagi yang berbau partai," ujar Jurubicara Aliansi Masyarakat untuk Reformasi Intelijen, Muhamad Adnan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/5).
Alasan kedua, Sutiyoso berstatus tersangka. Sutiyoso ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerbuan kantor DPP PDI pimpinan Megawati pada tahun 1996. Saat peristiwa yang dikenal sebagai Kudeta Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) itu terjadi, Sutiyoso menjabat Pangdam Jakarta Raya.
Ketiga, dari segi usia, Sutiyoso saat ini sudah masuk usia 71 tahun yang berarti secara produktivitas sudah sangat jauh berkurang. Padahal, menurut Adnan, beban pekerjaan BIN sangat besar menghadapi situasi pertahanan dan keamanan yang saat ini begitu kompleks.
"Perang asimetris yang menjadi ciri peperangan kontemporer hanya akan melumat Indonesia jika institusi BIN dipimpin orang yang tidak produktif seperti Sutiyoso," katanya.
Alasan keempat, kata dia, Sutiyoso disebut-sebut terlibat kasus Balibo. Pada Mei 2007, saat berkunjung ke negara bagian Australia, New South Wales, kepolisian negeri kanguru mendatangi Sutiyoso dengan maksud meminta dia hadir keesokan harinya di Pengadilan New South Wales. Sutiyoso hendak diperiksa terkait peristiwa pembunuhan lima wartawan Australia yang terjadi pada tahun 1975 atau yang dikenal dengan kasus Balibo.
Kelima, kapasitas Sutiyoso meragukan. Boleh saja Sutiyoso mantan intelijen Kopassus tapi kehebatannya untuk saat ini patut disanksikan. Pemahaman Sutiyoso mengenai dunia intelijen tidak up to date.
"Karena itulah, Presiden Jokowi hendaknya mempertimbangkan berbagai faktor baik usia, kapasitas, rekam jejak hinga paradigma yang akan diusung seorang calon Kepala BIN. Kapasitas Sutiyoso sebagai prajurit sesungguhnya lebih tepat sebagai jenderal lapangan yang memiliki kemampuan tempur, bukan sosok intelijen handal," tukas Adnan.
Aliansi Masyarakat untuk Reformasi Intelijen mendesak Presiden Jokowi menarik kembali pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Setidaknya ada lima kelemahan yang dimiliki oleh Sutiyoso untuk bisa menakhodai lembaga telik sandi. 
BERITA TERKAIT: