Inilah Alternatif Konkret untuk Tangkis ISIS

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dalam ketentuan perundang-undangan, Perppu dapat dikeluarkan jika ada suatu kondisi mendesak yang memerlukannya. Atau dalam bahasa yuridisnya disebut, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

"Pertanyaannya, apakah fenomena kepergian WNI ke daerah ISIS sudah dapat dikategorikan sebagai hal ikhwal kegentingan yang memaksa? Kalau sudah dianggap genting, presiden boleh saja mengeluarkan perppu," sebuat dia kepada redaksi, Kamis (19/3).

Selain itu, perlu juga ditelusuri tentang ada atau tidaknya dasar hukum lain yang bisa dipergunakan untuk melarang WNI pergi ke suatu negara wilayah tertentu. Jika ada ketentuan yang mengatur hal itu, tentu perppu belum dibutuhkan.

"Selain itu, andaikata perppu dikeluarkan, lalu apakah hal itu serta merta bisa menghalangi WNI ke sana? Pasalnya, mereka yang berangkat tidak pernah menyebut tujuannya ke sana. Mereka masuk dari negara-negara lain yang berbatasan dengan Irak dan Syiria. Kalau seperti itu, tidak bisa dijamin bahwa perppu itu akan efektif dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan," ujar politisi PAN ini.

Apalagi, lanjut Saleh, untuk masuk ke wilayah ISIS kelihatannya tidak perlu visa sebagaimana lazimnya di negara-negara non-konflik. Setiap orang yang mau masuk, boleh saja masuk. Belum pernah ada berita yang menyebut ISIS menolak mereka yang mau bergabung.

"Menurut saya, langkah alternatif konkrit yang bisa dilakukan saat ini adalah meminta kedutaan Indonesia di negara-negara yang berbatasan dengan wilayah ISIS untuk memantau mobilitas WNI di sana. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada WNI yang melintasi perbatasan. Jika pegawai Kemenlu kurang, untuk sementara mungkin boleh saja ditambahkan. Dengan begitu, WNI bisa dihalangi untuk bergabung dengan ISIS," demikian Salah. [rus]