Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI pada Selasa (19/5/2026). Bandara Kertajati dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas penerbangan yang dinilai sudah memadai.
Sejarah Bandara Kertajati
Mengutip laman BIJB, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati telah digagas sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri, ketika kebutuhan akan bandara baru di Jawa Barat mulai meningkat. Studi kelayakan proyek ini dilakukan sejak 2003, disusul dengan penetapan lokasi pada 2005.
Saat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan menyatakan kesiapan untuk membiayai pembangunan melalui APBD. Namun, realisasi proyek berjalan lambat dan belum terealisasi hingga beberapa tahun berikutnya.
Setelah melalui berbagai evaluasi, pemerintah pusat akhirnya mengambil alih. Proyek ini kemudian didukung oleh pendanaan APBN, dengan proses pembebasan lahan dan pembangunan awal dimulai pada 2014.
Bandara Kertajati kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mempercepat proses pembangunannya. Konstruksi fisik berlangsung pada periode 2015 hingga 2017.
Bandara ini resmi beroperasi pada 24 Mei 2018, ditandai dengan pendaratan perdana pesawat kepresidenan. Pada tahap awal operasional, landasan pacu sepanjang 2.500 meter sudah dapat digunakan untuk pesawat berbadan sedang.
Dari sisi investasi, pembangunan Bandara Kertajati menelan biaya sekitar Rp2,6 triliun, dengan dukungan dari pemerintah dan pihak swasta. Saat ini, pengelolaan bandara berada di bawah PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), sebuah BUMD yang dibentuk untuk mengelola operasional bandara tersebut.
BERITA TERKAIT: