PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Ada lima poin utama dalam rekomendasi yang didorong PIKI. Pertama, reformulasi fiskal melalui integrasi Depletion Cost ke dalam UU Minerba sebagai instrumen PNBP mandiri, yang berfungsi sebagai kompensasi hilangnya modal alam sekaligus pilar baru untuk pendanaan DBH dan riset nasional. Kedua, pembangunan Sistem Satu Data PNBP dan DBH yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Ketiga, kepastian hukum penuntasan kurang bayar DBH. Keempat, penggunaan DBH oleh pemerintah daerah berbasis outcome, yang diarahkan semaksimal mungkin untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan infrastruktur, serta memiliki visi berkelanjutan antargenerasi. Kelima, PIKI merekomendasikan agar Provinsi Sulawesi Tengah dijadikan pilot project nasional untuk penerapan kebijakan ini.

Wakil Ketua Umum DPP PIKI yang juga inisiator seminar, Rizal Calvary Marimbo, mengatakan organisasinya berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan bangsa.

"DPP PIKI memiliki komitmen berkontribusi tidak hanya melulu pemikiran tetapi juga action yang nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa melalui penyelenggaran seminar nasional yang berlangsung di Tentena hari ini," kata Rizal dalam keterangan tertulis.

Acara dibuka dengan doa oleh Sekretaris Umum Majelis Sinode GKST Pdt. Jetroson Rense, M.Th. Sekjen DPP PIKI Drs. Benyamin Patondok, M.M. kemudian membuka seminar secara resmi sekaligus menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PIKI Maruarar Sirait. Sebelum pembukaan, digelar pula acara adat Pekasiwa sebagai bentuk penghormatan atas kehadiran Dewan Pembina DPP PIKI Martin Hutabarat yang turut menjadi narasumber.

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti memberikan paparan melalui Zoom mengenai komposisi dan prosedur penyaluran DBH, serta pentingnya DBH bagi penerimaan negara dan kemajuan daerah. Sementara Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno menyampaikan sambutan lewat video rekaman dan memaparkan jenis-jenis DBH dari sumber daya alam di Sulawesi Tengah, termasuk porsi yang diterima Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah Febriyanthi Hongkiriwang menjelaskan perannya memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk mengingatkan pemerintah pusat soal tertundanya proses transfer dana DBH kepada pemerintah daerah.

Di sela seminar, penyanyi Edo Kondologit membawakan lagu berjudul Suara dari Kemiskinan, menyusul paparan Asisten II Setda Provinsi Sulteng Rudi Dewanto yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, yang berhalangan hadir. Dalam paparannya disebutkan bahwa transfer DBH dari pusat yang baru diterima pemerintah daerah belum sampai 0,2 persen, atau sekitar Rp 300 miliar, sementara potensi hasil tambang di Sulteng sangat besar.

Provinsi Sulawesi Tengah tercatat menyimpan potensi sumber daya nikel hingga 3,6 miliar ton, emas 42,5 juta ton, serta bijih besi laterit mencapai 836,5 juta ton. Hingga saat ini, total hak daerah yang belum dibayarkan oleh pusat mencapai sekitar Rp 1,1 triliun.

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyoroti persoalan realisasi transfer dana ke daerah.

"Berapa yang dibagi ke daerah? Masalahnya hari ini apa? Angka pembagiannya sudah jelas tetapi masalahnya dananya tidak ditransfer ke daerah. Ini persoalan yang dihadapi daerah, khususnya Morowali Utara. Minimal kurang bayar dari pusat dapat direalisasikan ke daerah sehingga pemerintah daerah dapat memastikan kesejahteraan masyarakatnya," ujar Delis.

Senada dengan itu, Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang menyampaikan dampak kurang bayar DBH terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

"Kabupaten Poso sebagai daerah perbatasan sangat bergantung pada konektivitas wilayah kini menemui jalan buntu dalam upaya perbaikan infrastruktur vital. Status kurang bayar DBH oleh pemerintah pusat mematikan langkah pemerintah daerah dalam merehabilitasi fasilitas umum yang esensial bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat di garis perbatasan," kata Verna.

Akademisi Rocky Paotonan turut menyampaikan rekomendasi integrasi Depletion Cost yang menjadi salah satu dari lima poin Policy Brief PIKI yang rencananya akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan.

Dewan Pembina DPP PIKI Martin Hutabarat menegaskan pentingnya keadilan dalam penyaluran DBH antara pusat dan daerah.

"Pemerintah Pusat dan Daerah harus merasakan keadilan DBH. Rumusan bagi hasil sudah benar. Persoalannya transfer dari pusat ke daerah lambat tidak sesuai kesepakatan. Indonesia negara kesatuan. Keadilan harus diperjuangkan dan ini menjadi perjuangan bersama. Semua harus berkontribusi dan kolaborasi," ujar Martin.

Seminar yang dipandu moderator Leonard Samosir ini ditutup dengan pembacaan Policy Brief oleh Rizal Calvary Marimbo, yang rencananya akan diserahkan PIKI kepada Kementerian Keuangan. PIKI berharap pemerintah pusat segera merealisasikan transfer dana DBH kepada pemerintah daerah agar tidak menjadi, dalam istilah Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, "cek kosong".

Melalui rekomendasi ini, PIKI berharap terwujudnya siklus pertambangan yang bernilai tambah, berwawasan lingkungan, serta memberikan jaminan kepastian APBD bagi daerah penghasil demi kesejahteraan generasi mendatang.

Usai seminar, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ibadah syukur serta talkshow bersama Rizal Calvary Marimbo yang dipandu Lovely Debora Tolembo, yang masuk 16 besar dan 10 besar best talent Puteri Indonesia 2026. Acara turut diisi penyerahan komitmen kerja sama antara PIKI dan UNKRIT untuk mentoring entrepreneur generasi muda di Tentena guna mendorong kemajuan ekonomi daerah.