Terutama dalam menangani kasus penempatan pekerja migran nonprosedural serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan selama ini kementeriannya hanya berwenang melakukan pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan. Sementara untuk proses hukum, seluruh perkara diserahkan kepada aparat penegak hukum.
"Memang kita ketika kita melakukan pencegahan, ya kita sampai kepada edukasi penyuluh pencegahan. Ketika ini melakukan sebuah upaya hukum, maka kita harus menyerahkan kepada pihak lembaga hukum,” kata Mukhtarudin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.
Atas dasar itu, Mukhtarudin mengusulkan adanya unit Penegakan Hukum (Gakkun) seperti yang dimiliki sejumlah kementerian lain.
"Saya sih punya keinginan, berkeinginan sepertinya karena ini juga urgent sebenarnya, tapi paling gak ini konsep yang ingin saya sampaikan adalah kita juga perlu ada semacam Gakkum di kementerian ini. Seperti ada Gakkum di lingkungan hidup, Gakkum kehutanan, Gakkum ESDM. Karena ini menyangkut nyawa, masalahnya bukan hanya soal sumber daya alam saja tapi ini menyangkut nyawa orang ya,” ujarnya.
Menurut Mukhtarudin, keberadaan Gakkum diharapkan dapat memperkuat posisi Kementerian P2MI dalam mencegah praktik penempatan ilegal sekaligus menekan kasus TPPO.
Meski demikian, ia menegaskan gagasan tersebut masih sebatas konsep dan tengah dibahas bersama berbagai pemangku kepentingan.
"Tapi ini masih konsep yang baru masih saya coba koordinasikan dengan seluruh stakeholder atau seluruh pemangku kepentingan yang terkait,” pungkasnya.
Pembentukan unit penegakan hukum (Gakkum) di lingkungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (P2MI) dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan. 
BERITA TERKAIT: