Aktivitas Sumur Minyak Ilegal Bakal Ditertibkan Buntut Kebakaran di Muba

Kebakaran dilaporkan terjadi pada Selasa malam, 31 Maret 2026 sekitar pukul 20.00 WIB dan diduga berasal dari aktivitas sumur minyak ilegal di area tebing yang kemudian menyambar tempat penampungan minyak mentah di sekitarnya.

Api dengan cepat merembet mengikuti aliran minyak hingga ke area bawah tebing. Akibatnya, sejumlah fasilitas dan aset di sekitar lokasi turut terbakar, termasuk kendaraan operasional serta warung milik warga.

Menanggapi kejadian tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa aktivitas sumur minyak masyarakat yang belum memiliki izin harus segera ditata dan dibatasi guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Momentum kebakaran ini kita jadikan evaluasi terlebih dahulu, sambil menata berapa luas lahan yang terdampak serta aktivitas usaha masyarakat yang diduga belum memiliki izin,” ujar Herman Deru dikutip dari Kantor Berita RMOLSumsel, Minggu, 5 April 2026.

Ia menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan adalah pembatasan aktivitas sumur minyak rakyat di area terdampak, sebelum dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih lanjut melalui skema yang tepat.

“Sumur rakyat ini dibatasi terlebih dahulu, kemudian ditingkatkan ke jenjang pembicaraan yang solusinya bisa berbentuk business to business (B-to-B), sehingga perusahaan tidak dirugikan dan masyarakat tetap bisa bekerja,” jelasnya.

Menurutnya, penataan tersebut juga perlu didukung dengan landasan aturan yang kuat, mengingat kawasan tersebut berkaitan dengan penanaman modal asing (PMA). Ia menilai gagasan yang disampaikan pemerintah daerah setempat sudah baik dan solutif untuk ditindaklanjuti.

Selain meninjau lokasi kebakaran, Herman Deru juga memastikan kondisi masyarakat sekitar tetap terlayani dengan baik. Ia menyebutkan terdapat 92 rumah di sekitar area PT Hindoli yang telah difasilitasi dengan cukup baik oleh perusahaan.

“Pendidikan dan kesehatan sudah kita cek, masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik. BPJS dari Dinas Kesehatan Muba juga berjalan dengan baik sehingga koordinasi layanan tetap terjaga,” pungkasnya.