Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, mengatakan besaran jumlah tersebut membuat dana haji Indonesia menjadi salah satu yang terbesar secara global, sehingga menuntut perencanaan logistik yang sangat kompleks.
Fadlul menegaskan BPKH berkomitmen untuk membangun ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak bagi perekonomian nasional.
“Bagi Indonesia, pengelolaan Dana Haji bukan sekadar tugas finansial. Ini adalah amanah suci yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional,” kata Fadlul di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Ia juga menyoroti kontribusi BPKH dalam memperkuat sektor keuangan syariah global.
“Volume investasi kami berdampak langsung terhadap pengembangan instrumen keuangan syariah internasional. Kami berinvestasi strategis di Arab Saudi bukan hanya untuk imbal hasil, tapi untuk menjamin layanan terbaik bagi jamaah Indonesia,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengakui pengelolaan dana haji menghadapi sejumlah tantangan, seperti fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap riyal serta perubahan regulasi yang dipengaruhi visi Saudi 2030.
“Semua ini menuntut manajemen risiko investasi yang kuat,” tandasnya.
BPKH mencatat pertumbuhan dana kelolaan dari Rp166,54 triliun pada tahun 2022, menjadi Rp171,64 triliun di tahun 2024. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp188,9 triliun.
Hingga Agustus 2025, sebesar 75,9 persen dana atau Rp130,39 triliun dialokasikan untuk investasi yang fokus pada sukuk, reksadana, investasi langsung, dan emas, sementara sisanya Rp41,39 triliun ditempatkan di instrumen likuid seperti deposito dan giro.
BERITA TERKAIT: