BUMD Parkir Berpeluang Jadi Ladang Kepentingan Politik

Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi, Trubus Rahadiyansah dikutip Rabu 21 Mei 2025.

“Persoalan parkir ini bukan soal kelembagaannya, tapi soal transparansi dan kejujuran semua pihak terkait. Persoalan perparkiran tidak berdiri sendiri ditangani oleh UP Parkir, tapi lintas sektoral,” kata Trubus.

Menurut Trubus, bukan rahasia umum bila uang di sektor perparkiran sangat besar, sehingga mengundang beragam orang yang berkepentingan untuk mengelolanya.

“Jangankan parkir yang dikelola UP Parkir. Masih ada ribuan lokasi parkir yang menyebar di gedung pencakar langit, mall, jalan raya, gelanggang olahraga, dan lainnya. Itu tambang uang dari sektor parkir yang dikelola tidak transparan dan tidak ada pertanggungjawaban hukumnya yang nyata,” kata Trubus.

Karena itulah, lanjut Trubus, semestinya Pramono Anung fokus saja pada tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Apalagi, saat ini Pansus DPRD DKI Jakarta dengan aparat hukum tengah mengusut dugaan menguapnya Rp2,4 triliun per tahun potensi pemasukan daerah dari sektor parkir.

Trubus meminta Pramono Anung untuk memikirkan urgensi membentuk BUMD parkir agar jangan sampai tumpang tindih dengan Dinas Perhubungan atau UP Parkir.

“Begitu juga jangan nanti BUMD tersebut malah jadi beban APBD DKI yang dipaksa melakukan PMD (Penyertaan Modal Daerah), dan menyedot anggaran yang sangat besar untuk gaji dan tunjangan direksinya,” kata Trubus.

Trubus menambahkan, BUMD Parkir juga berpeluang jadi ladang kepentingan politik untuk mendudukkan tim sukses.

“Pada akhirnya hanya jadi bancakan oknum-oknum dan kalangan tertentu,” kata Trubus.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka kemungkinan pembentukan BUMD khusus untuk pengelolaan parkir.

Sebabnya pengelolaan parkir di Jakarta sudah 15 tahun tidak pernah berubah.