Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Gubernur Aceh Didesak Hadirkan SPBU Asing untuk Atasi Masalah BBM

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Selasa, 11 Maret 2025, 02:28 WIB
Gubernur Aceh Didesak Hadirkan SPBU Asing untuk Atasi Masalah BBM
Ketua SAPA, Fauzan Adami/Dok Pribadi
rmol news logo Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta atau asing. Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh, termasuk kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.
Selamat Berpuasa

"Monopoli pasar BBM di Aceh harus diakhiri agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami, dalam keterangan persnya yang dikutip RMOLAceh, Senin, 10 Maret 2025.

Menurut Fauzan, kehadiran SPBU asing akan menciptakan persaingan sehat yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat. Selama ini, masyarakat Aceh hanya bergantung pada Pertamina sebagai satu-satunya penyedia BBM, yang kerap menghadapi berbagai kendala operasional.

"Kami mendesak Gubernur untuk mengundang SPBU asing agar dapat beroperasi di Aceh," tegasnya.

Lebih lanjut, Fauzan menyoroti beberapa permasalahan yang timbul akibat keterbatasan pilihan masyarakat. Seperti antrean panjang di SPBU, kelangkaan BBM, serta kebijakan barcode yang dinilai menyulitkan warga. Dengan adanya kompetitor, diharapkan harga lebih kompetitif dan kualitas layanan meningkat.

Fauzan menambahkan, di beberapa daerah lain di Indonesia, SPBU asing seperti Shell, BP, dan Vivo telah beroperasi dan memberikan alternatif bagi masyarakat. Aceh, tidak seharusnya tertinggal dalam hal ini.

"Ini bukan soal menyaingi Pertamina, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Dengan adanya alternatif SPBU, maka pelayanan akan lebih baik, distribusi BBM lebih merata, dan masyarakat bisa memilih sesuai kebutuhan mereka," jelasnya.

SAPA berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan usulan ini. Fauzan menegaskan bahwa kebijakan energi yang lebih terbuka akan berdampak positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak bisa terus membiarkan monopoli merugikan masyarakat. Jika Aceh ingin maju, maka sektor energi juga harus mengalami reformasi dengan menghadirkan lebih banyak pilihan dan kompetisi sehat dalam distribusi BBM," pungkasnya. rmol news logo article
EDITOR: AGUS DWI

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA