Salah satu indikasinya adalah koreksi tajam saham sejumlah perusahaan perkebunan dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura dan memiliki bisnis berbasis sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
Pegiat sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai gejolak tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui penguasaan tata niaga ekspor komoditas strategis.
Menurut Andri, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini berangkat dari semangat pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Berita rontoknya saham di Bursa Efek Singapura terutama perusahaan-perusahaan sawit dan CPO yang mempunyai lahan di Indonesia, tidak mengejutkan kita," kata Andri kepada
RMOL, Rabu 10 Juni 2026.
Menurut Andri, hal ini terjadi karena kebijakan Presiden Prabowo yang melakukan langkah yang sangat revolusioner dalam rangka mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional kita dengan berbasis pada pelaksanaan konstitusi,"
Ia menjelaskan, pasar merespons secara langsung perubahan tata kelola ekspor yang dilakukan pemerintah Indonesia karena kebijakan tersebut berpotensi mengubah pola bisnis yang selama ini dijalankan perusahaan-perusahaan eksportir.
Menurut Andri, melalui kebijakan baru tersebut seluruh komoditas strategis yang dihasilkan di Indonesia harus terlebih dahulu dijual kepada DSI. Selanjutnya DSI yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal ke pasar internasional.
"Dengan kebijakan itu, setiap komoditi yang dihasilkan di Indonesia harus dijual ke DSI, yang kemudian bertindak sebagai eksportir komoditi tersebut," kata Andri.
Andri menyebut sejumlah emiten berbasis perkebunan dan komoditas yang tercatat di Singapura mengalami tekanan pasar setelah kebijakan tersebut diumumkan. Menurutnya, koreksi harga saham mencerminkan kekhawatiran investor terhadap perubahan mekanisme perdagangan yang selama ini berlaku.
Ia menyebut beberapa perusahaan seperti First Resources Ltd, Golden Agri, MP Evans Group, AEP Plantation, dan Wilmar International mengalami penurunan nilai saham dalam beberapa hari perdagangan terakhir.
Bagi Andri, situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia mulai berdampak terhadap struktur bisnis komoditas yang selama ini sangat bergantung pada ekspor langsung dari Indonesia ke pasar global.
"Jadi penetapan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI itu akan membuat kekuatan pemerintah bertambah untuk kepentingan nasional," kata mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) itu.
Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak nyata di pasar regional. 
BERITA TERKAIT: