Dinas Parekraf Diibaratkan Feodalisme Firaun

Surat tersebut terkait dugaan kepemimpinan otoriter di bawah Kepala Dinas Parekraf Andika Permata. 

Dalam surat bertajuk "Melawan Feodalisme Firaun di Dinas Parekraf," ASN yang disamarkan namanya sebagai Luki Ardhi itu menyoroti sejumlah tindakan yang dianggap tidak profesional, feodal, dan diskriminatif.

Dalam surat tersebut, ASN tersebut mengeluhkan sikap  Andika Permata yang otoriter dan menolak dialog dengan bawahannya. 

"Kami Pegawai di Dinas Parekraf (ASN dan PJLP) sering mengalami keterlambatan memperoleh gaji dan tunjangan dengan alasan menemani kegiatan Pak Pj Gubernur sebelumnya," kata ASN itu lewat keterangan tertulisnya, Jumat 8 November 2024.

ASN itu juga menyinggung dugaan praktik korupsi dalam pengadaan kegiatan Dinas Parekraf yang disebutnya dikoordinasi oleh operator tertentu dengan memonopoli kegiatan besar, seperti Jakarnaval dan pameran-pameran internasional.

Lebih lanjut, ASN tersebut mengungkapkan adanya diskriminasi terhadap pegawai non-alumni IPDN di bawah kepemimpinan Andika Permata. Di mana pegawai yang tidak tergabung dalam lingkaran kepercayaan pimpinan sering kali disisihkan. 

Hal ini dituding menimbulkan perpecahan dan merusak semangat meritokrasi di Dinas Parekraf.

ASN ini pun berharap Pj Gubernur dapat menindaklanjuti keluhan tersebut dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan profesional.

"Tentu Bapak Pj Gubernur ditunjuk oleh Pemerintahan Pak Prabowo karena memiliki reputasi yang baik selama ini, dan akan menjadi cermin dari harapan baru Presiden Prabowo," pungkasnya.