Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebut langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi lonjakan volume lalu lintas pada periode arus balik.
“Kami juga telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan WFH sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol,” kata Andre dalam keterangannya yang diterima redaksi, Minggu (14/4).
“Selain itu, kami juga meminta bantuan teman-teman media agar dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang penting agar pemudik dapat mengatur waktu perjalanan,” tambahnya.
Senada dengan Andre, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid juga menyambut baik pemberlakuan kebijakan WFH atau perpanjang cuti Lebaran untuk PNS (pegawai negeri sipil) maupun karyawan swasta.
Menurutnya, pemberlakuan kebijakan tersebut memberikan dampak sosial dan psikologis di tengah situasi lebaran 2024 seperti saat ini.
“Saya setuju kalau cuti lebaran diperpanjang,” kata Habib Syakur.
Menurutnya, pembatasan cuti lebaran hingga 12 April 2024 tidak akan efektif. Selain persoalan sosial yang belum terpenuhi dengan baik oleh para ASN dan pegawai swasta, pembatasan 12 April juga tidak efektif untuk kualitas kerja.
“Kalau hati kurang tenang, halal bihalal belum tuntas dengan keluarga, produktivitas juga kurang maksimal,” ujarnya.
Lanjut dia, yang tak kalah penting adalah kemacetan. Menurut tokoh agama dari Malang Raya itu, bahwa memperpanjang masa cuti Lebaran atau pemberlakuan kebijakan WFH bisa mengurai kemacetan dan kepadatan lalu lintas saat arus balik.
“Kalau tidak diperpanjang, orang-orang bisa saling buru-buru balik, lalu tol macet, lalu lintas padat. Cenderung rentan banyak kecelakaan ya,” tuturnya.
Kebijakan pemerintah memberlakukan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024 mendapat respons positif dari banyak kalangan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: