Rakor Persiapan Angkutan Lebaran 2025, Gapasdap Minta Kapal Ekspres Ditiadakan

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan serta pengamat transportasi.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan perlu adanya masa koordinasi yang lebih panjang untuk menghindari permasalahan di lapangan. Masa koordinasi 2 minggu sebelum pelaksanaan dinilai tidak cukup untuk menginisiasi apa saja yang menjadi hambatan selama berlangsungnya angkutan Lebaran. 

Ia juga menyinggung mengenai masa operasional surat kesepakatan bersama (skb) yang terlalu sempit. Semestinya masa berlaku skb lebih panjang lagi agar tidak terjadi antrian. Ia  merujuk pada angkutan Lebaran 2024. 

"Pada H-7 selama 2 hari terjadi antrian yang panjang di Pelabuhan Ciwandan, sementara di Pelabuhan Merak terjadi kekosongan. Karena pemberlakuan skb terlalu cepat dan fleksibel, akhirnya terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mengalihkan kendaraan dari ciwandan ke merak" jelas khoiri.

Gapasdap memiliki beberapa solusi atas permasalahan kemacetan. Solusi ini antara lain pembagian kewenangan, perpanjangan masa berlaku skb dan penghapusan kapal ekspres. Jika usulan solusi ini disetujui, Khoirin memperkirakan akan terjadi peningkatan kapasitas 26,7 persen dari kendaraan dan penumpang dibanding tahun lalu.

"Demi kelancaran kita minta kapal ekspres dihapus saja selama angkutan Lebaran, karena di situ sumber kemacetan terjadi. Biar kita melayani pemudik selama satu minggu tersebut dengan aman dan lancar," katanya.

Pelabuhan Penyeberangan Merak mestinya lebih diutamakan dari pada pelabuhan tambahan lainya karena masih bisa menampung kendaraan dengan kapasitas yang lebih banyak dan lancar, merujuk pada angkutan Lebaran 2024 yang mana Pelabuhan Merak nampak kosong, sedangkan Pelabuhan BBJ Bojonegara mengalami antri panjang.

"Kita liat tahun lalu, pelabuhan Merak kosong dermaganya, sedangkan Pelabuhan BBJ antre Panjang, akhirnya dengan kebijakan kembali di putar balik arah Merak," ungkapnya.

Ia juga meminta kepada pihak ASDP agar tidak memblokir penjualan tiket reguler yang mana menyebutkan tiket reguler penuh, padahal fakta di lapangan sepi dan tidak ada penumpang. Dan ini sering kali terjadi saat momen besar seperti angkutan lebaran dan Nataru.

"Ini sudah saya bahas kepada ASDP agar tidak terulang lagi, bahkan kita mengusulkan agar penjualan tiket di lakukan oleh pihak Independen agar hal hal demikian tidak terjadi," pintanya.

Terkait imbauan pemerintah yang meminta operator angkutan memberikan diskon untuk tarif angkut penyeberangan pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran mendatang, dinilai tidak tepat. 

Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi, Ki Darmaningtyas, menyatakan diskon tarif angkutan seharusnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. 

Di masa reguler, pengusaha transportasi sudah menanggung banyak kerugian. Dan ketika masuk masa angkutan arus mudik dan arus balik menjadi harapan bagi operator untuk mendapat keuntungan sebagai kompensasi kerugian yang sebelumnya ditanggung.

"Jadi pemerintah itu memberikan subsidi angkutan penyeberangan pada saat Lebaran. Bentuknya macam macam misalnya pengurangan PPN selama masa Lebaran. Pada intinya jangan dibebankan pada operator," jelasnya. 

Darmaningtyas memperkirakan jumlah pemudik tahun ini akan mengalami penurunan. Ia melihat faktor ekonomi di masyarakat yang cenderung bertambah sulit menjadi halangan utama bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik.