“Kami mendorong pemerintah daerah untuk kembali pada Pergub Nomor 36 Tahun 2014 agar diseriusi kembali,” kata Ketua Umum Bamus Betawi Mohammad Rifky alias Eki Pitung.
Hal itu diungkapkan Eki saat menjadi pembicara dalam diskusi publik jilid dua bertajuk ‘Sudahkah Pengelolaan Kota Tua Sesuai Rencana Induk Kawasan Kota Tua Jakarta?’ di Hotel Mercure Jakarta, pada Senin (19/2).
Acara yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Kotatua (Pokjawarkotu) ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, seperti Ketua Jakarta Heritage Trust (JHT) Robert Tambunan; Dirut PT Pembangunan Kotatua Jakarta (Konsorsium Kotatua Jakarta); Perwakilan Dinas Kebudayaan Hendra, dan Perwakilan Dinas Perhubungan Subagiyo.
“Kami juga mengusulkan di Kota Tua tetap ada ornamen-ornamen Betawi karena selama ini di wilayah tersebut tidak ada sama sekali ornamen-ornamen Betawi, baik di gedung-gedungnya yang direnovasi atau tempat-tempat destinasi lain di wilayah tersebut,” kata Eki.
Menurutnya, Kota Tua dapat didedikasikan sebagai Taman Budaya, dan dibangun sebuah tugu dengan empat pilar kebangsaan.
Rencana ini juga telah Eki sampaikan ketika beraudiensi dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) beberapa waktu lalu.
“Usulannya Jakarta menjadi Kota Empat Pilar dan Kota Tua akan dibuat Tugu Empat Pilar Kebangsaan karena wilayah Museum Fatahillah Kota Tua sangat luas, di mana wilayah tersebut 334 hektare luasnya. Jadi akan kami cari lokasi (untuk Tugu Empat Pilar Kebangsaan),” ungkap Eki.
Eki menambahkan, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta melibatkan berbagai pihak untuk menjaga eksistensi dari Kota Tua. Salah satunya Bamus Betawi yang memang memiliki fokus untuk pelestarian sejarah dan kebudayaan Betawi.
“Apalagi pada 2024 Jakarta telah menjadi Kota Global dan Kota Bisnis maka pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dan Pergub Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi sudah harus dilakukan,” kata Eki.
“Jadi ikon-ikon Betawi sudah bisa diterapkan di wilayah tersebut, dan kami akan diskusikan dengan semua pihak pasca diskusi ini,” lanjutnya.
Sementara itu Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Barat Mohammad Matsani mengapresiasi diskusi ini, karena bisa mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga sejarah Kota Tua dan pembangunannya. Harapannya warisan cagar budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya tidak hilang.
“Kegiatan yang dilakukan Pokjawarkotu perlu diberikan penghargaan sebesar-besarnya, karena dengan kegiatan Diskusi semacam ini, bisa mengingatkan kepada semua pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap sejarah Kota Tua dan pembangunannya,” kata Matsani.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Badan Musyawarah (Bamus) Betawi mendorong Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian yang besar bagi kawasan Kota Tua. Apalagi kebijakan ini telah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua. 
BERITA TERKAIT: