Pantau Petugas KPPS, Nakes Wajib Bersiaga di TPS hingga Pemilu Rampung

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu mengatakan, kesiagaan petugas kesehatan itu agar kondisi kesehatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terpantau.

Untuk menunjang kegiatan pemungutan suara, sambung Simon, setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebaiknya tetap beroperasi. Sehingga bisa bertindak cepat ketika situasi darurat.

“Diharapkan Puskesmas jangan diliburkan penuh pada saat pemilu, (khususnya) saat pencoblosan (perhitungan suara usai). Supaya petugas di TPS terpantau kesehatannya selama proses berlangsung,” kata Simon dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/1).


Tak lupa, Simon juga mengimbau agar para tenaga kesehatan melaksanakan kewajiban politiknya (menggunakan hak suara) terlebih dahulu, sebelum bersiaga di Puskesmas maupun lokasi TPS yang telah ditentukan.

“Setelah melakukan pencoblosan di wilayah masing-masing, agar bisa kembali bertugas di Puskesmas atau bahkan bisa melakukan pengecekan kesehatan ke TPS-TPS,” kata Simon.

Selanjutnya, menurut Simon, Dinkes DKI perlu melakukan pemerataan petugas kesehatan yang bersiaga di seluruh wilayah Jakarta. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi petugas KPPS yang meninggal dunia ataupun sakit akibat kelelahan saat proses pemilu berlangsung.

Seperti diketahui, menurut evaluasi KPU RI pada Pemilu 2019, sebanyak 894 petugas pemungutan suara di Indonesia meninggal dunia. Bahkan, terdapat 5.175 petugas yang jatuh sakit.

Khusus di Jakarta, sebanyak 31 petugas pemungutan suara meninggal dunia dan 158 orang jatuh sakit.

“Diatur sebaran nakesnya supaya seluruh TPS itu tercover pemantauan kondisi kesehatan petugas TPS-nya. Petugasnya siaga jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat kesehatan bagi petugas TPS yang bekerja,” demikian Simon.