DFW Indonesia: Tahun 2023 Puncak Perampasan Laut

Dalam Kaleidoskop 2023, berbagai kebijakan disorot DFW Indonesia yang menyebabkan eksploitasi besar-besaran, terutama kepada ruang laut dan pekerja di sektor perikanan.

“Pada tahun 2023, ini terjadi puncak perampasan laut. Simpel aja, maksudnya pengambilalihan atau penggunaan akses dan penggunaan sumber daya dari pengguna sebelumnya,” ujar Human Rights Manager DFW, Miftachul dalam konferensi persnya di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat malam (15/12).

Sambung dia, perampasan laut dapat terjadi tanpa proses pelibatan publik dan menyebabkan dampak  ekologis dan sosial.

“Ada kecenderungan kebijakan ekonomi terhadap pengabaian pada aspek ekologis dan sosial. Privatisasi laut ini juga berpotensi menyebabkan oligarki konsolidasi oligarki laut,” terangnya.

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) menjadi kebijakan yang paling disorot karena disinyalir berpotensi makin menyuburkan adanya privatisasi laut.

“Sejak bulan Maret keluar PP No 11/2023, PIT dilakukan uji coba di tiga pelabuhan. Bulan Oktober keluar Surat Edaran Tujuh Tahapan Implementasi PIT hingga ada pertemuan SNI (Solidaritas Nelayan Indonesia) dengan Presiden Jokowi pada bulan November, dan pada Desember PIT ditunda,” bebernya.

Eksploitasi yang besar itu menyebabkan tidak adanya keadilan laut. Menurut Miftachul, keadilan laut tidak akan tercapai jika tidak ada keadilan nelayan dan pekerja perikanan.

“Dalam artian mereka (pekerja perikanan dan nelayan) perlu dilibatkan dalam membuat kebijakan. Mereka perlu membuat serikat nelayan, serikat ABK, serikat pekerja perikanan. Banyak sekali tantangan struktural yang membuat sulit mereka berserikat,” jelasnya.

“Di ekonomi, pekerja di kapal itu merupakan pekerja terakhir yang mengalami tantangan secara legal. Banyak di antara mereka yang tidak memenuhi standar sebagai syarat bekerja di laut,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut turut hadir, Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman, Koordinator DFW Indonesia Abdi Suhufan, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta Suhana. Hadir melalui daring, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.