Dia berpendapat, saat ini desa telah mampu merespons dengan baik dan aktif terhadap upaya peningkatan kapasitas. Desa juga mampu memahami proses pembangunan yang adaptif sebagaimana yang diharapkan.
"Ini langkah awal yang strategis untuk peningkatan kapasitas, guna perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dengan struktur perencanaan dokumen pembangunan desa yang inklusif," kata Eko, saat rapat penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi pelatihan aparatur desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), beberapa waktu lalu.
Menurut dia, capaian yang sudah ada perlu dijaga. Selain itu juga perlu evaluasi berjenjang melalui pendampingan dan penguatan Desa dan Supra Desa guna mewujudkan Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera seperti amanat UU Desa.
Diakuinya, pembangunan desa memang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pemanfaatan data dalam setiap tahapan pembangunan yang belum memadai, kemudian berpengaruh pada basis pembangunan dan perekonomian masyarakat desa yang belum terpadu.
DIa juga menambahkan, setidaknya ada tiga tantangan utama pemerintahan desa. Pertama, belum optimalnya pelayanan dasar dan belum kuatnya kapasitas pemerintah desa dan supra desa, hingga mengakibatkan ketimpangan sosial dan kemiskinan.
Yang kedua, belum berkembangnya wilayah adat dalam mendukung perekonomian desa, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan perekonomian desa.
Dan ketiga, minimnya kapasitas perencanaan dan penganggaran yang inklusif. "Maka, peningkatkan kapasitas menjadi solutif untuk menjawab tantangan itu," katanya.
Ditjen Bina Pemdes Kemendagri sendiri tengah menyusun instrumen monitoring dan evaluasi atas pelatihan aparatur desa, agar supra desa memiliki data yang terdokumentasi valid.
Perhatian dan berbagai pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa telah menumbuhkan optimisme di desa-desa. Hal itu pun diakui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: