Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Empat Lawang, Sumardi, mengatakan, pihaknya pernah mengajukan bantuan ke Kementerian Kominfo untuk mengatasi
blank spot di 13 desa itu.
“Kita sudah minta ke Kominfo pusat, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Karena kita bukan daerah prioritas seperti Papua. Wilayah Sumatera ini sudah bisa usaha untuk nyari sinyal,” kata Sumardi, dikutip
Kantor Berita RMOLSumsel, Jumat (7/7).
Menurut dia, dulu pemerintah daerah boleh membangun tower komunikasi. Namun setelah itu ada aturan baru, pemerintah daerah tidak boleh lagi membangun tower komunikasi.
“Kecuali daerah khusus, seperti Papua tadi. Nah itu boleh,” ujarnya.
Dia bersyukur, Pemkab Empat Lawang sudah melakukan MoU dengan pihak PT Telkom di Palembang untuk pembangunan kabel fiber optik sampai ke kompleks Perkantoran di Jalan Poros.
“Tinggal tergantung OPD masing-masing untuk melakukan kontrak ke Telkom. Kontraknya sudah ada formatnya secara nasional. Jadi daftarnya secara e-katalog. Nanti setiap bulan keluar rekening pembayaran seperti listrik,” jelasnya.
Sementara itu, Agus, warga Desa Kembahang, Kecamatan Talang Padang, yang desanya masih
blank spot, mengaku kesulitan komunikasi dengan keluarga di rantau, karena sinyal yang susah.
"Kalau mau telpon atau main internet cari tempat yang ada sinyal. Biasanya setiap sore banyak yang nongkrong di tempat yang ada sinyal itu," katanya.
Di zaman modern ini, yang serba
online, seharusnya pemerintah memprioritaskan daerah
blank spot.
"Kadang mau cari materi untuk belajar susah, harus cari sinyal dulu. Anak-anak mahasiswa kalau lagi mudik susah komunikasi ke kampusnya," cetusnya.
BERITA TERKAIT: