“Terkait video viral ada penolakan, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit,†ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (23/4).
Emil menegaskan, Bansos senilai Rp 500 ribu yang disalurkan Pemprov Jabar merupakan salah satu dari 9 pintu bantuan bagi warga terdampak pandemik Covid-19.
Sembilan pintu tersebut adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, Bansos provinsi, serta Bansos dari kabupaten/kota.
Selain itu, pihaknya juga menggagas Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) guna memastikan masyarakat Jawa Barat dapat terpenuhi kebutuhan pokok hariannya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.
“Ada hampir tujuh juta keluarga yang harus didata, di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan mungkin menimbulkan persepsi tidak sama. Bantuan itu ada sembilan pintu, yang baru datang bantuan dari provinsi, yang pintu nomor tujuh,†kata dia, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
“Kepada tetangganya yang tidak kebagian di pintu nomor tujuh, mungkin dia menyangka dia tidak akan mendapat bantuan. Mispersepsi inilah yang nanti akan kita evaluasi, baik kepada RT, RW, kepada PT Pos, kepada semua pihak,†tambahnya.
Emil menambahkan, pihaknya akan terus berupaya bergerak cepat dalam upaya penanggulangan pandemik Covid-19 di Jawa Barat. Termasuk di dalamnya membantu warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19.
“Intinya pemerintah ingin hadir dengan cepat, ingin hadir dengan transparan, dan ingin hadir seluas-luasnya memberikan bantuan kepada masyarakat,†lanjut mantan Walikota Bandung ini.
“Nanti kita akan evaluasi dan koreksi, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya,†tandasnya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, angkat bicara terkait beredarnya video warga yang menolak Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov Jabar. Pihaknya mengaku akan terus memperbaiki data maupun proses distribusi Bansos. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: