GMKI Ingatkan Pemprov Sumut Soal Bantuan Sembako Wabah Covid-19 Belum Merata

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Selasa, 21 April 2020, 02:52 WIB
GMKI Ingatkan Pemprov Sumut Soal Bantuan Sembako Wabah Covid-19 Belum Merata
Edy Rahmayadi/Net
rmol news logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mulai mendistribusikan bantuan paket sembako kepada warga miskin yang terdampak virus corona baru atau Covid-19.

Puluhan ribu sembako terdiri dari beras, minyak dan bahan pokok lainnya sudah mulai didatangkan sejak beberapa hari lalu dan dibagikan kepada warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan.

Namun, Koordinator Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumatera Utara, Gito M. Pardede menilai, bahwa bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat miskin belum merata.

“Kami mendapat info di lapangan, bahwa sangat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah apalagi masyarakat yang tidak memiliki E-KTP," ujar Gito Pardede, dilansir dari Kantor Berita RMOLSumut, Senin (20/4).

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, telah mengalokasikan anggaran Rp 1,5 triliun dari APBD 2020 untuk mengatasi penyebaran atau penanganan Covid-19 di Sumut yang semula hanya Rp 500 M.

Dikatakan Dito Pardede, dalam satu bulan Pemprov Sumut menjanjikan akan membantu total sekitar Rp 260 miliar untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Pemprov sudah mencatat ada sekitar 1.300.000-an kepala keluarga yang tergolong tidak mampu terkena dampak Covid-19. Setelah dihitung, satu bulan Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp 260 miliar," katanya.

"Namun, kita bisa lihat sekarang bahwa masyarakat masih banyak yang tidak dapat bantuan seperti yang terjadi banyak di Kota Medan yang masuk zoba merah. Keluhan masyarakat sangat banyak dan ini sangat mengkwatirkan karena bisa menjadi masalah baru ditengah masalah pandemi ini” jelasnya.

Gito mengingatkan Pemprov Sumut agar penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan Covid 19 dapat tepat sasaran. Sehingga, kebutuhan masyarakat yang terbatas terhadap kebijakan stay at home dapat terpenuhi.

“Kita berharap jangan sampai terjadi ada anggaran penanggulangan Covid-19 tidak efektif pada pos belanja yang tidak tepat, sehingga masyarakat pun terbengkalai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya” pungkasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US