Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, trauma itu berdampak pada kurangnya blangko e-KTP.
“Jujur kami melihat temen-temen di Kemendagri terutama Dukcapil dan Kesekjenan ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu," kata Tito saat RDP dengan Komisi II DPR RI, Kamis (28/11).
Tito menambahkan, pihaknya memang lama untuk mengajukan anggaran di Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Tito mengaku, Kemendagri sangat berhati-hati terkait anggaran e-KTP.
"Teman-teman sangat berhati-hati, ketika sudah menyangkut nomenklatur e-KTP, sangat hati-hati," imbuhnya.
Lebih lanjut mantan Kapolri itu mengatakan, meminta dukungan dari Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan masalah blanko e-KTP.
“Juga memohon dukungan dari mitra dari legislatif. Dari komis II terutama juga untuk bantu berempati untuk bantu selesaikan masalah blangko. Ini merupakan kebutuhan yang sangat-sangat mendasar bagi masyarakat Indonesia," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: