Setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak mengungkapkan rasa kecewa itu, kini pengakuan sama juga disuarakan oleh akar rumput partai yang didirikan Wiranto, yaitu Ketua DPD Hanura Aceh, Ibnu Rusdi. Baca:
Marah Tak Masuk Kabinet, Hanura: Padahal Kami Sudah Korbankan Kursi Parlemen“Hasil komunikasi dengan beberapa Ketua DPD Hanura di Indonesia memang agak kecewa sedikit dengan kondisi Hanura tak dapat jatah kursi menteri. Lalu kita duduk dan berbicara dan akhirnya dapat menerima,†jelas Ibnu Rusdi pada
Kantor Berita Politik RMOL di Banda Aceh, Selasa (29/10).
Ibnu Rusdi menjelaskan bahwa soal jatah menteri merupakan wilayah ketua umum dan jajaran di DPP Hanura. Walaupun sedikit kecewa dengan kondisi tersebut, Ibnu Rusdi menyerahkan semua keputusan itu pada pengurus pusat.
“Ini kan bagaiamana DPP lah. Kalau memang ini lebih baik alhamdulillah kan. Pada prinsipnya mungkin inilah yang terbaik kan,†ungkap Ibnu Rusdi.
Dia mengungkapkan telah beberapa kali membicarakan persoalan tersebut dengan pengurus DPP Hanura. Namun dia menyadari bahwa itu sudah menjadi nasib Hanura dan tiba saatnya berbenah dari dalam.
“Betul kita sudah memenangkan Jokowi dengan maksimal bahkan kita sebagai pengusung Jokowi dengan 16 kursi. Efek dari politik ini kita menerima akibatnya, apalagi di Aceh ya, suara Jokowi hanya 14 persen dan jelas berefek pada partai-partai pendukung Jokowi terutama, karena dianggap pendukung penista agama ya kan,†tegasnya.
Menurut Ibnu Rusdi, walaupun telah bekerja maksimal memenangkan Jokowi, namun tak berarti harus menempuh berbagai cara agar mendapatkan jatah menteri. Dalam berpolitik, kata Ibnu Rusdi, juga harus mengedepankan cara-cara politk yang beretika.
“Sebagai partai pengusung, yang penting kita sudah bekerja. Tapi oke kalau kita tidak dapat kursi yang kita terima dan kita fokus berbenah ke dalam. Di dalam juga banyak masalah dan fokus memenangkan partai ke depan untuk 2024 mendatang. Apalagi kita tidak melewati parliamentary threshold,†pungkasnya.
Partai Hanura nampaknya benar kecewa terhadap komposi menteri pilihan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi tidak memberikan jatah kursi menteri pada kader mereka di Kabinet Indonesia Maju. 
BERITA TERKAIT: