Masyarakat Batam Turun Ke Jalan Tolak Rangkap Jabatan Walikotanya

Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait rangkap jabatan Walikota Batam dan BP Batam.

Melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah menelurkan kebijakan rangkap jabatan Walikota Batam secara ex officio menjabat Kepala BP Batam. Atas kebjakan itu, sebagian besar masyarakat Batam melakukan penolakan keras.

Sejak siang tadi ratusan massa Gerakan Batam Nusantara Bersatu telah berkumpul di lapangan WTB. Mereka membawa membawa spanduk-spanduk penolakan rangkap jabatan Wali Kota Batam itu.

"Kami minta ditunda dulu putusan Dewan Kawasan atas rangkap jabatan Walikota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam sampai masa politik selesai," kata Irwan, salah satu pengunjuk rasa.

Irwan mengatakan, jangan sampai keputusan Presiden sebagai pejabat tertinggi di Indonesia beberapa pekan lalu menggiring perkembangan Kota Batam ke arah politik.

"Kalau mau membangun Kota Batam, ex-officio bukanlan langkah yang tepat. Presiden juga harus mencari tahu perkembangan pembangunan sebenarnya di Kota Batam, jangan hanya mendengar dari sebelah pihak," ujarnya.

Aksi unjuk rasa itu berlangsung aman dan kondusif. Tampak ratusan aparat kepolisian berjaga di sekitar lapangan WTB dan mengawal peserta aksi di depan kantor DPRD Kota Batam itu. [lov]