Pengabdian dan Keikhlasan Tenaga Honorer Mestinya Dipertimbangkan

Hal itu disampaikan  Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Honorer K2 Indonesia di kawasan Kota Bukit Indah, Plaza Hotel, Purwakarta, Jumat (23/11).

Pertemuan ini dalam rangka mengadvokasi tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi CPNS. Para tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam pertemuan itu.

“Jadi pengangkatan itu harus sesuai dengan lama masa pengabdian. Karena judulnya pengabdian, maka harus setia pada Pancasila dan UUD 1945. Saya kira ini lebih soft dibandingkan tes yang kita gak tahu nanti yang lulus tes setia apa tidak," katanya seperti dilansir Kantor Berita RMOLJabar.

Dikatakan Dedi, ada indikator lain yang tidak ditemukan dalam diri para peserta tes CPNS yakni keikhlasan. Tenaga honorer sudah teruji keikhlasannya dalam menjalankan pengabdian selama bertugas. Menurut dia, aspek ini seharusnya menjadi pertimbangan utama.

“Kunci utama itu kan kerja ikhlas. Tenaga honorer itu adalah orang-orang yang mau bekerja tanpa ada penghasilan tetap. Seharusnya, mereka kan menjadi prioritas. Saat ini kan banyak juga pegawai yang sudah memasuki masa pensiun," ujarnya.

Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi pernah menggulirkan program ‘Guru Yata Bhati”. Program ini berisi pemberian insentif terhadap tenaga honorer dari asalnya Rp25 ribu menjadi Rp500 ribu.

"Kemudian saya pernah ajukan ke pemerintah pusat agar pengangkatan honorer ini dijadikan prioritas. Meskipun, pendidikannya masih SMA, nanti setelah diangkat kan mereka bisa kuliah," katanya.

Sementara Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih menyambut baik dukungan dan pendampingan yang dilakukan Dedi Mulyadi.  

"Sejak awal, keinginan kami memang begitu. Kami ingin diangkat menjadi PNS tanpa melihat usia, masa bakti kami di institusi negara harus menjadi pertimbangan utama," katanya.

Menurut Titi, di antara rekan tenaga honorer yang sedang berjuang, banyak yang sudah menjalani masa bakti selama 25 tahun. Akan tetapi, masa bakti yang lama itu tidak berbanding lurus dengan perhatian dari pihak pemerintah.

"Kami meminta keadilan baik dari segi peraturan maupun pelaksaan terhadap peraturan itu. Semoga di era Pak Jokowi ini perjuangan kami bisa tercapai," tuturnya. [yls]