Potensi Pedesaan Kudu Digeber Lagi

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ana Fadillah Rochmawati menuturkan, kemiskinan merupakan masalah yang kom­pleks. Makanya, perlu penangan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga.

Dia mengatakan, Departemen Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang te­lah lama aktif dalam program kemiskinan. Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, lanjutnya, sebaiknya pemerintah dan masyarakat bekerjasama mengentaskan kemiskinan, den­gan membangkitkan perekeno­mian.

"Untuk memaksimalkan pen­gentasan kemiskinan, kita da­pat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Contohnya, di wilayah terkecil di desa, apa yang bisa dimanfaatkan dan masyakarat ikut andil dalam mengelola potensi kemajuan perekonomian, khususnya warga yang tidak bekerja atau pengang­guran," urainya.

Ana menjelaskan, kemiski­nan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tem­pat berlindung, pendidikan dan kesehatan. "Masalah kemiski­nan adalah masalah yang global. Di Indonesia masalah kemiski­nan seperti tak kunjung usai," ujarnya.

Faktanya, lanjut Ana, masih banyak ditemukan para pengemis dan gelandangan berkeliaran. Tidak hanya di kota besar seperti Jakarta, bahkan ke pedesaan pun pengemis sudah seperti peman­dangan yang dijadikan tontonan setiap hari.

"Dampak kemiskinan yang akan terjadi bagi masyarakat umum adalah pengangguran, kekerasan, pendidikan, keseha­tan, keamanan, dan kenyamanan sedikit terganggu," ujarnya.

Bagaimana pun, lanjut Ana, masyarakat ingin bebas dari kemiskinan, sehingga apa yang diharapkan dicita-citakan Bangsa Indonesia bisa terwu­judkan.

Upaya pengentasan kemiski­nan di Indonesia dapat dilaku­kan dengan strategi efektif, yaitu membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin, membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin. "Juga membuat pengeluaran pe­merintah bermanfaat bagi rakyat miskin," ujarnya. ***