Begitu kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menanggapi usul dari Ditlantas Polda Metro dan Dishub DKI kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal perluasan wilayah ganjil genap hingga ke Kuningan, MT Haryono, Gatot Subroto, Kemayoran, Pondok Indah dan Arteri Pondok Indah.
"Mereka malas berpikir sehingga gagal paham, bahkan tidak punya nyali untuk membuat kebijakan pembatasan penjualan dan kepemilikan kendaraan bermotor. Sebab upaya itulah yang sebenarnya efektif untuk mengendalikan populasi kendaraan yang setiap hari bertambah," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (19/5).
Kata dia, pemerintah selama ini hanya ingin enak sendiri. Dalam hal ini, hanya mau menerima pajak kendaraan tetapi tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajiban untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
Kebijakan ganjil genap, sambungnya, bukan upaya efektif mengatasi kemacetan. Tetapi hanya memindahkan kemacetan ke jalan lain pada waktu tertentu.
"Ganjil genap juga bukan upaya menekan jumlah kendaraan yang setiap hari terus bertambah. Tetapi hanya membatasi gerak kendaraan pada waktu tertentu," sambung Edison.
"Jadi perluasan wilayah ganjil genap itu adalah ide setengah gila," tukasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: