Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, ancaman karhutla terus meningkat seiring dengan makin keringnya musim kemarau.
"Diperkirakan puncak musim kemarau pada Agustus 2017 mendatang," ujar Sutopo, Kamis (22/6).
Hingga saat ini, sebut dia, gubernur di tiga provinsi langganan karhutla telah menetapkan status siaga darurat karhutla.
Yaitu, Provinsi Riau 24 Januari hingga 30 November 2017, Sumatera Selatan 30 Januari hingga 30 November 2017, dan Kalimantan Barat 1 Juni hingga 31 Oktober 2017.
Jelas Sutopo, dengan menetapkan siaga darurat maka secara administrasi dan teknis dapat melakukan upaya kemudahan akses pengerahan sumber daya dan koordinasi dengan lebih mudah dalam penanggulangan karhutla.
"Sementara itu, daerah lain yang sering terjadi karhutla belum menetapkan siaga darurat seperti Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua," sebutnya.
Hingga saat ini jumlah hotspot (titik panas) yang terdeteksi oleh satelit menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Jumlah hotspot dari satelit Modis (Terra Aqua) dengan tingkat kepercayaan 80 persen yang artinya terbakar pada tahun 2015 sebanyak 2.810 titik, pada tahun 2016 sebanyak 1.917 titik, dan tahun 2017 sebanyak 157 titik.
"Selama tahun 2017 (hingga Juni) terjadi penurunan hotspot sebanyak 1.681 titik atau 91,45 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016," ungkapnya.
Begitu juga dengan luas hutan dalan lahan yang terbakar juga menunjukkan penurunan. Luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2015 sebanyak 2,61 juta hektar, pada tahun 2016 sebanyak 438 ribu hektar, dan tahun 2017 sebanyak 15.983 hektar. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari 15.983 hektar hutan dan lahan yang terbakar terdapat di lahan gambut 5.922 hektar dan tanah mineral 10.061 hektar.
"Mengingat jumlah hotspot harian dan karhutla di beberapa provinsi (seperti Jambi, Kalbar dan Kalteng) meningkat serta kondisi iklim telah memasuki musim kemarau maka diharapkan daerah mempertimbangkan penetapan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla tahun 2017. Jangan sampai terlambat seperti tahun 2015," demikian Sutopo.
[rus]
BERITA TERKAIT: