Warga Pekayon Dizalimi, 3 Fraksi Dorong Pansus

Ketiga fraksi itu sepakat menginisiasi pembentukan panitia khusus (Pansus) penggusuran di Pekayon karena dinilai sudah melanggar aturan yang dampaknya membuat ratusan keluarga sengsara.

"Kami sudah sepakat membentuk pansus untuk menyelidiki tujuan Pemkot Bekasi melakukan penggusuran di lahan milik PUPR yang tentunya bukan lahan Pemkot Bekasi. Ada pelanggaran pidana disitu. Apalagi tidak ada sosialisasi sebelumnya," tegas Ketua F-PDIP yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Anim Imamudin.

Sementara anggota Fraksi PPP, Solihin yang turut dalam kunjungan ini menegaskan Pemkot Bekasi sudah menzolimi warganya yang seharusnya diayomi.

"Itu kan bukan tanah milik Pemkot, tapi milik PUPR. Sementara banyak lahan fasos-fasum yang dicaplok pengembang dibiarkan begitu saja. Coba lihat, hampir tiap tahun ada dalam laporan hasil audit BPK. Ini ada apa? Sehingga kami menduga ada kepentingan pengembang disana," ujar Solihin.

Hal sama juga dikatakan Ibnu Tanjung selaku ketua DPC Gerindra. Dikatakannya, apa yang dilakukan Pemkot sudah pelanggaran pidana.

"Pengrusakan rumah warga dan penyerobotan lahan milik PUPR adalah pidana. Apalagi sudah ada surat dari PJT II bahwa tidak pernah menyerahkan tanah itu ke pemkot Bekasi. Dan sudah kami instruksikan kepada semua anggota fraksi Gerindra agar mendukung Pansus," tegasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Waras Wasisto juga sudah mengingatkan kepada Fraksi PDIP Kota Bekasi untuk tidak main-main dalam kasus tersebut.

"12 anggota fraksi harus memperjuangkan rakyat. Itu sudah menjadi perintah DPP PDI-P, yakni melalui bang Sukur Nababan, Ketua DPP PDI-P. Jika ada yang main-main akan dipecat," tegas Waras.[wid]