"Jelas mereka miskin empati," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, petang ini.
Menurutnya, watak miskin empati agaknya seringkali menjadi watak anggota DPRD, terlebih mereka saat ini meminta kenaikan gaji.
"Bagaimana mungkin mereka tega minta naik gaji di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat juga di tengah 'dompet negara yang bokek'," tandas inisiator Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi ini.
Permintaan kenaikan gaji dan tunjangan ini disampaikan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said kepada Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa kemarin (30/8).
Ketua DPRD Mamuju Utara yang juga Ketua PDIP Mamuju Utara ini menjelaskan kenaikan gaji dan tunjangan ini untuk menghindari anggota Dewan dalam melakukan praktik korupsi.
Apalagi, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur mengenai besaran gaji dan tunjangan-tunjangan anggota DPRD sudah lama tak direvisi. PP tersebut diteken pada akhir era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.
Presiden sendiri, dalam kesempatan yang sama, mengaku sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai kenaikan tunjangan anggota DPRD. Namun, tidak bisa diberlakukan sekarang. Mengingat pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran.
Namun dia memastikan kenaikan gaji dan tunjangan tersebut akan berlaku tahun ini. "Tetapi yang jelas tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah 13 tahun, saya tahu sekali," demikian Jokowi.
[zul]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikecam. Karena mereka meminta kenaikan gaji dan tunjangan saat keuangan negara lagi cekak dan masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: