Menguji Ke-Indonesiaan Mendagri Tangani Ahmadiyah

Tindakan warga dilakukan setelah keluar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa ajaran Ahmadiyah sesat. Tarmizi tak mau berlama-lama dialog dengan pengurus JAI dengan alasan dialog akan melebar ke mana-mana. Dia pun meminta mereka hengkang.

Tarmizi pun menetapkan waktu kepada jamaah Ahmadiyah pada 24-31 Januari untuk menyelesaikan administrasi dan tanggal 1-5 Februari mereka harus angkat kaki dari Bangka Belitung.

Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, cara kerja Bupati Bangka tersebut adalah modus biasa untuk mengakomodir kehendak kelompok dan masyarakat yang intoleran atas Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya dengan alasan keamanan.

Hendardi punya menilaian sendiri terhadap cara-cara yang dilakukan Tarmizi. Dia mengatakan, bupati seperti itu adalah pejabat yang malas bekerja mempromosikan toleransi dan memoderasi kelompok intoleran.

"Bupati justru memfasilitasi dan turut menekan Ahmadiyah. Pengungsian paksa model ini adalah pelanggaran HAM (hak asasi manusia)," katanya kepada redaksi, Selasa (26/1).

Oleh karena itu, Setara Institute mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk tidak mengandalkan pemerintah daerah untuk menangani masalah seperti itu.

"Pemda sudah bias dan tidak berimbang dalam mengakomodir aspirasi warga," ujar Hendardi.

Dia menegaskan kalau tanggal 5 Februari terjadi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah, maka Tarmizi adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

"Kemendagri harus keluarkan perintah tegas bahwa Ahmadiyah harus dilindungi karena mereka adalah warga negara. Ini ujian ke-Indonesiaan Tjahjo Kumolo yang dikenal sebagai pembela Pancasila dan konstitusi," tegas Hendardi. [wah]