"Kalau dihitung dari semua departemen, belanja IT kita sekitar 14 triliun rupiah atau setara dengan 1,2 miliar dolar AS. Angka ini tergolong besar bila dibandingkan dengan Inggris yang hanya sekitar 518 dolar AS dan Singapura 800 juta dolar AS," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam konferensi pers di acara Smarter strategy for Better Government Indonesia-Korea e-Government Collaboration Forum di hotel Grand Hyatt Jakarta siang tadi (Kamis, 20/11).
Yuddy menilai, pemborosan anggaran belanja IT itu bisa ditekan bila sistem e-government diimplementasikan. Pasalnya e-government yang terintegrasi bisa sekaligus menekan jumlah SDM serta anggaran balanja itu.
Bukan hanya itu, sambungnya, e-government juga ditujukkan agar informasi seluruh lemabaga pemerintah berada dalam satu pengelolaan yang sama. Hal itu bisa membantu mempemudah akses informasi serta pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
"Selain itu, tata kelola pemerintahan juga jadi lebih transparan. Masyarakat bisa melihat apa yang telah dilakukan pemerintah. Bisa lihat anggaran pemerintah berapa, pagu anggaran sudah habis berapa," sambung Yuddy.
Hal itu, kata Yuddy, sejalan dengan dua instruksi utama Presiden Joko Widodo.
"Seluruh sistem IT yang tersebar dijadikan satu supaya efektif dan efisien serta stop pemborosan anggaran," tandasnya.
Dalam membangun e-government itu, pemerintah Indonesia telah menggandeng Korea Selatan sebagai mitra. Pasalnya, negeri ginseng dinilai sebagai negara di Asia yang lebih maju dalam penggunaan teknologi serta berhasil menerapkan sistem e-government.
Kerjasama kedua negara telah tertuang dalam MoU pada tahun lalu. Saat ini, tindaklanjut dari kerjasama itu dilakukan dengan membuat master plan dan melakukan penilaian evaluasi sebelum akhirnya e-government dapat diterapkan.
[mel]
,_Zulfikar_Mirza_Repro.jpg)
BERITA TERKAIT: