Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, e-government merupakan sistem yang dapat mengintegrasikan birokrasi pemerintah agar lebih berdayaguna serta mempermudah pelayanan bagi masyarakat.
"Penggunaan teknologi informasi di Korea Selatan lebih maju bila dibanding dengan negara lain di Asia. Kerjasama yang dibangun akan mengadopsi soal bagaimana tata kelola pemerintahan yang bersih lewat e-government Korea Selatan yang jadi model bagi perbaikan di Indonesia," kata Yuddy dalam konferensi pers di acara Smarter strategy for Better Government Indonesia-Korea e-Government Collaboration Forum di hotel Grand Hyatt Jakarta siang tadi (Kamis, 20/11).
Yuddy menilai, Indonesia memiliki kapabilitas untuk membangun sistem tersebut, mengingat tingginya penggunaan perangkat teknologi dan akses internet di kalangan masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, kata Yuddy, masing-masing instansi pemerintah saat ini bahkan hingga unit terkecil sudah menerapkan sistem berbasis IT. Sayangnya, sistem tersebut masih besifat sektoral dan belum terintegrasi.
"E-government adalah salah satu jawaban tata kelola pemerintahan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi," ujar Yuddy.
Indonesia sendiri telah menuangkan kerjasama pembangunan e-government dengan Korea Selatan dalam sebuah MoU pada tahun lalu yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan
master plan.
Komitmen pembangunan e-government itu sendiri kemudian dilanjutkan di era pemerintahan Joko Widodo.
Dalam konferensi pers itu turut hadir Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Cho Tai Young, Dirjen ICT Aplikas Kominfo Bambang Heru, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyatini, serta sejumlah pejabat tinggi Korea Selatan.
Sementara dalam forum yang digelar usai konfereni pers hadir sekitar 130 pejabat pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Forum itu digelar untuk membahas arah strategi e-government di Indonesia serta implementasi rencana tersebut.
[mel]
BERITA TERKAIT: