Lewat Perpres 48/2023, Jokowi Bubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BERITA TERKAIT:

Jokowi dan Maruf Amin Salat Id di Masjid Istiqlal

Besan Jokowi Ajak Calon Pemimpin Bangsa Sempurnakan Capaian yang Sudah Ada

Resmi Mundur, Mahfud MD: Pengganti Saya Urusan Presiden

Bernuansa Modern dan Multifungsi, Tiga Terminal Tipe A Diresmikan Jokowi

Tak Cuma Kirim Bantuan Kemanusiaan, Indonesia Turut Beri Dukungan Politik ke Palestina

Peraturan tersebut diterbitkan sejalan dengan status pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan berakhir dan status pandemi telah berubah menjadi penyakit endemik di Indonesia.

“Perlu dilakukan pengaturan pengakhiran penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan pada masa pandemi,” demikian bunyi Perpres yang diteken Presiden Jokowi seperti dikutip Senin (7/8).

Dengan Perpres ini, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan.

BACA JUGA:

Gagal Dekati MK, Pendemo Rusak Barrier Beton dan Bakar Ban

Serahkan ke Parpol, Jokowi Komitmen Tak Mau Ikut Tentukan Capres-Cawapres

“Dengan berakhirnya masa tugas dan pembubaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pelaksanaan penanganan Covid-19 pada masa endemi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ketentuan Perpres.

Segala kebijakan yang telah dilakukan oleh KPCPEN, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian  nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan beserta hak dan kewajiban yang ditimbulkan sebelum berlakunya Keppres 17/2023, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi ketentuan penutup Perpres 48/2023.