Pelayanan Kesehatan Buruk, Program Askes & Jamkesmas Nggak Optimal

RS, baik swasta mau­pun peme­rintah, masih mela­kukan tindak­an diskriminasi terhadap pasien tidak mam­pu alias orang miskin. Pakar ke­sehatan masyarakat dari Uni­versitas Indonesia (UI) Prof. Dr. dr Has­bullah Thabrani mene­rangkan, problem sistem kese­ha­t­an di Indonesia masih seputar duit dan komitmen.

“Beberapa rumah sakit masih banyak mendiskriminasikan pa­sien. Mereka membeda-bedakan pasien yang mampu dan yang tidak mampu. Sehingga banyak pasien miskin meninggal dunia lantaran tidak mendapatkan la­yanan ke­se­hatan,” ujar Hasbull­ah di se­minar bertema ‘Peran Kajian Ekonomi dan Teknologi Kesehat­an dalam Mewujudkan Layanan Kesehatan Berkualitas’ di Ja­karta, Rabu (27/2).

Guru Besar Fakultas Kese­hat­an Masyarakat Universitas In­do­nesia (UI) ini mengatakan, pe­ri­laku diskriminasi kesehatan di­sebabkan kurangnya dana ke­se­hatan yang dianggarkan pe­me­rintah serta lemahnya penga­wa­san di lapangan.

Selain itu, program kesehatan, seperti Askes dan Jamkesmas ju­ga dinilai belum berjalan mak­simal. Ditambah lagi, harga obat relatif tinggi, karena dokter tidak memberikan resep obat generik pa­da pasien miskin. Akibatnya, biaya obat menjadi membeng­kak sekitar Rp 400 ribu-Rp 500 ribu harus dikeluarkan pasien untuk membeli obat.

Agar kesehatan masyarakat bisa terpenuhi, lanjut Hasbullah, kon­sepnya harus jelas. “Tapi sam­­pai saat ini, Indonesia masih mem­prioritaskan keuntungan ne­gara, bukan kesejahteraan rakyat. Kalau dari skala 1-10, mung­kin nilainya cuma 6,” kritiknya.
Menurutnya, kondisi ini ber­banding terbalik dengan sistem kesehatan di negara lain. Sebab, semua yang berkaitan dengan ma­salah kesehatan tidak ber­orien­tasi pada keuntungan semata.

Ia mencontohkan, di Kuba dan Srilanka, dokter-dokternya mau digaji kecil karena sekolah dok­ternya gratis.

“Ini sangat berbeda dengan Indonesia, di sini untuk menjadi seorang dokter harus menge­luar­kan biaya yang sangat mahal. Jadi setelah menjadi dokter, me­reka pasang tarif mahal juga,” ujar Hasbullah.

Presiden Federasi Serikat Pe­kerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, biaya ke­sehatan saat ini sangat mahal. Seorang pekerja harus pensiun dini agar mendapat pe­sangon untuk biaya berobat.

“Dana kesehatan dari Jam­sostek tidak mencukupi untuk biaya berobat. Apalagi untuk je­nis penyakit tertentu seperti kan­ker, tumor atau TBC yang bi­aya pengobatannya sangat tinggi dan proses pengobatan yang me­ma­kan waktu lama,” ujar Said.

Harus Dibenahi

Ketua Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan Pe­ngu­rus Besar  Ikatan Dokter Indo­nesia (IDI) Mahlil Ruby meni­lai, persoalan mengenai sistem ke­sehatan harus segera dibenahi oleh pemerintah.

“Jika sistem kesehatan berja­lan dengan baik dan terarah, ten­tunya dampak buruk dari ma­salah ke­sehatan dapat dicegah. Me­mang investasi dalam pelak­sanaannya cukup besar. Tapi kalau tidak se­gera dibenahi, akan ber­dampak buruk bagi pertum­buhan ekono­mi dan kesejah­teraan masyarakat ke depan,” warning Mahlil.

Menteri Kesehatan ,dr Nafsiah Mboi menyebut, masih ada RS yang meminta uang muka kepada pasien Unit Gawat Darurat (UGD) sebelum dita­ngani petugas medis.

Padahal, pasien UGD perlu pe­nanganan cepat. Pasalnya, penya­kit yang di­­derita rata-rata ber­­at. Seperti serangan jantung, korban kecelakaan lalulintas dan kece­lakaan kerja.

“Seharusnya pelayanan UGD, pasienya tidak boleh dimintai uang muka dan harus dilayani se­cepatnya,” tekan Nafsiah.

Menurut Nafsiah, RS yang meminta uang muka lebih dulu dianggap melanggar Un­dang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Begitu juga pelayanan am­bulans rumah sakit, tidak boleh meminta uang muka. Saya kira ini pelanggaran kalau ada rumah sakit yang meminta uang muka kepada pasien gawat da­rurat,” tegas Menkes.

Askes & Jamsostek Berkolaborasi Jamin Kesehatan Masyarakat Kecil

Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris menyatakan siap melaksanakan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 1 Januari 2014 mendatang.

Askes sebagai Badan Pe­nye­lenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terus melakukan kon­solidasi dengan PT Jamsos­tek agar pelaksanaan SJSN bisa mak­simal dan dirasakan ma­syarakat kecil.

”Langkah ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penye­leng­gara Jaminan Sosial (BPJS) yang uni­versal meliputi kesehatan dan ke­tenagakerjaan,” kata Fachmi di acara Konsolidasi PT Askes de­ngan PT Jamsostek terkait pe­laksanaan SJSN 2014 di Jakarta, Kamis (7/3).

Fachmi menuturkan, langkah konsolidasi awal dilakukan de­ngan melakukan pengalihan prog­ram, aset dan liabilitas ja­mi­nan pemeliharaan kesehatan Jam­sostek kepada Askes.

“Kami baik Askes-Jamsostek serta stake­­­holder terkait seperti Ke­­men­terian, Dewan Jaminan So­sial Na­sional (DJSN), or­ga­nisasi pro­fesi, terus melakukan ko­or­dinasi dan berkonsolidasi,” ungkap Fachmi.

Askes dan Jamsostek membuat kesepakatan soal perpindahan da­ta Jaminan Pemeliharaan Ke­sehatan (JPK) Jamsostek ke mas­ter file Askes secara bertahap.
Jamsostek juga telah mem­berikan rekomendasi untuk me­lakukan simulasi tentang bisnis proses yang dilakukan Jam­sostek terhadap program JPK Jamsos­tek, baik dari segi in­formasi tek­nologi (IT) maupun data master file. Termasuk di dalamnya terdapat aset dari program ter­sebut.

Direktur Utama Jamsostek Elvyn Masassya menambahkan, diperlukan komitmen bersama untuk membangun proses yang terintegrasi pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar operasional kedua lembaga se­makin efisien.

“Mulai dari perencanaan sam­pai dengan transformasi lembaga sampai beroperasinya BPJS Ke­sehatan pada 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015,” kata Elvyn. [Harian Rakyat Merdeka]