Angka Kematian Ibu & Anak Meningkat Tajam

hal  itu dikatakan Wakil Men­teri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti saat mem­bu­ka Workshop Nasional Pelayanan Kesehatan di Kemenkes, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Saat ini AKI di Indonesia ma­sih berada di angka 228 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini 3-6 kali lebih besar dengan ne­gara ASEAN,” ujar Ali Ghufron.

Begitu juga dengan AKB, kata dia, masih 2-5 kali lebih besar di­banding negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand.

“Jumlah tersebut masih tinggi dari yang ditargetkan pada 2014 men­jadi 118 per 100 ribu ke­la­hiran hidup dan 2015 akan di­upa­­­yakan menjadi 102 per 100 ribu kelahiran hidup,” jelas Ali.

Menurut dia, faktor keter­lam­batan mendapatkan penanganan medis menjadi salah satu pe­nye­bab tingginya AKI dan AKB di Indonesia.

“Para Ibu sering bingung wak­tu membuat keputusan mela­hir­kan, apakah akan melalui pena­nga­nan medis atau non medis, terutama di wilayah pedesaan yang menyebabkan tingginya AKI dan AKB,” katanya.

Untuk me­ngatasi masalah ini, lanjut Ali, Ke­men­kes telah mela­kukan upaya mem­­per­banyak la­yanan kese­hatan kepada masya­rakat. Yaitu, dengan penga­daan Pos Per­sa­linan Desa (Po­lin­des) di setiap desa, pemberian kewe­­na­ngan tam­bahan pada Puskes­mas untuk pena­ng­a­nan gawat darurat dengan Pe­layanan Obs­tetri Neo­natal Esen­sial Dasar (PONED), pember­dayaan rumah sakit sebagai sarana rujukan da­lam Pelayanan Obstetri Neonatus Essential Komprehensif (PO­NEK) dan upaya-upaya stan­­darisasi pe­la­yanan kesehatan kebidanan.

“Bidan memiliki peran pen­ting menjaga kelangsungan hi­dup ibu dan anak, terutama di wi­layah pe­desaan. Untuk itu, pe­ranan bidan akan ditingkatkan mutunya,” janji Ali.

Selain itu, lanjutnya, Kemen­kes akan meningkatkan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk keluarga tidak mampu. Kemenkes juga telah  meng­ang­gar­kan beberapa dana di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) guna meningkatkan infra­struktur layanan kesehatan ma­sya­rakat dengan menambah tem­pat tidur atau Puskesmas pem­bantu yang masih kurang.

“Kami akan menambah ang­ga­ran klaim Jampersal dari Rp 440 ribu per kelahiran normal men­ja­di Rp 660 ribu per kela­hiran hidup,” ungkap Ali.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasio­nal (BKKBN) Sugiri Syarief akan menggenjot program Ke­luar­ga Berencana (KB) di pe­desaan guna menekan AKI dan AKB.

“Infrastruktur program KB di daerah akan diperkuat melalui Pos KB di daerah serta meng­hi­­dup­kan kembali fungsi Petu­gas La­pangan KB (PLKB),” tu­tur Su­giri.

BKKBN juga akan mem­per­kuat  layanan Jaminan Pesalinan (Jampersal) mulai da­ri konsul­tasi kehamilan, per­sa­linan hing­ga pe­milihan alat KB serta meng­giat­kan program Ge­nerasi Beren­ca­na (GENRE) gu­na me­nekan ting­kat pernikahan dini di ka­langan remaja.

“Diharapkan program KB bisa lebih baik untuk menekan angka kematian ibu dan anak,” tandas­nya. [Harian Rakyat Merdeka]