Ngeri... Jajanan di Sekolah Banyak Pake Bahan Kimia

Para orangtua mesti lebih ekstra hati-hati mengawasi m­a­kan­­an yang dibeli buah hati Anda di luar rumah. DPR berharap, BPOM mam­pu membenahi sis­tem penga­wasan makanan di luar.

Anggota Komisi IX DPR bidang Kesehatan Herlini Amran me­ngatakan, ber­edarnya jajanan menggunakan bahan kimia se­perti formalin, boraks, rhoda­min B, methanyl yellow, penggunaan ba­han tam­bahan pangan berle­bihan, ter­cemar logam berat dan pes­ti­sida, serta buruknya higiene dan sani­tasi, menyebabkan ren­dahnya kualitas mikrobiologis.

“Koordinasi yang dibangun BPOM kepada instansi terkait tidak berjalan optimal. Sehingga peredaran makan tersebut bebas begitu saja dan itu mem­baha­ya­kan bagi generasi anak bangsa ke depan,” ujar Herlini di Ja­karta, Jumat.

Berdasarkan data BPOM, ha­nya 64,54 persen produk pa­ngan jajan­an anak sekolah yang me­me­nuhi ­syarat. Artinya, BPOM tak mam­pu menjalankan Pro­gram Rencana Aksi Nasio­nal Pa­ngan Jajanan Anak Seko­lah yang di­ca­nangkan Wapres Boed­io­no.

“Jajanan  anak sekolah itu me­megang peranan penting terhadap asupan energi dan gizi bagi ke­cer­dasan anak ke depan. Perlin­dungan makanan di lingkungan sekolah harus ditingkatkan,” pinta Herlini.

Lalu, ia membeberkan data yang diberikan BPOM ke­pada Komisi IX DPR yang diperoleh dari sam­pling yang dilaksanakan oleh 30 Ba­­lai POM di Indonesia de­ngan sam­­p­le 886 SD/Ma­dra­s­ah Ibti­da­iyah yang ter­se­bar di 30 kota, di­da­patkan 3.103 se­kolah atau 64,54 per­sen seko­lah yang meme­nuhi syarat (MS) dan 1.7,05 (35,46 persen) sample yang tidak mene­nuhi syarat.

“Padahal rendahnya kualitas ja­janan anak sekolah dapat mem­perburuk status gizi anak sekolah akibat terganggunya asupan gizi dan membahayakan bagi kese­hatan,” tutur Herlini.

Untuk itu, ia meminta BPOM meningkatkan kinerjanya dengan memperkuat kerja sama dengan pihak sekolah dan stakholder terkait, agar anak-anak ti­dak sa­lah membeli makanan di luar.

“Penga­wasan harus dilakukan secara intensif, sistematis dan visioner agar anak-anak sekolah terhindar dari bahaya makanan tersebut,” pungkasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucky Oemar Said mengakui bahwa kinerjanya belum optimal. Na­mun, dia berkilah, le­mahnya pengawasan tidak serta merta kesalahannya. Tetapi itu di­ka­renakan belum adanya Un­dang-undang (UU) tentang pe­nga­wasan obat dan makanan.

Untuk itu, pihaknya akan men­dorong agar Undang-Undang POM bisa terealisasi pada masa jabatannya. “Kami memerlukan legal basis yang lebih kuat lagi meski aturan itu sudah ada di Un­dang-Undang No 23/1992 ten­tang Kesehatan, namun belum opti­mal,” kata Oemar. [Harian Rakyat Merdeka]