Breaking News:

Pembangunan Huntara Ditarget Rampung Seluruhnya Sebelum Lebaran

KSP Bocorkan Poin Penting Taklimat Presiden Prabowo

Rancangan Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme Tuai Kritik

Ketua Bawaslu Ungkap Kelemahan Norma Penanganan Pelanggaran Pemilu

Safari Ramadan di Tujuh Provinsi, PTPN IV Bahagiakan Anak Yatim

Kamis, 12 Maret 2026

  • Translate Berita Bahasa Inggris

Hukum

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Bukan Teladan, Pimpinan DPD Kompak Belum Lapor LHKPN

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Kamis, 12 Maret 2026, 16:44 WIB
Bukan Teladan, Pimpinan DPD Kompak Belum Lapor LHKPN
Logo DPD. (Foto: Dokumentasi RMOL)
rmol news logo Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kompak belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BERITA TERKAIT:

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun
Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun
BoP Dianggap Tidak Berlaku Usai Serangan AS-Israel ke Iran
BoP Dianggap Tidak Berlaku Usai Serangan AS-Israel ke Iran
Negara Berkembang Siap-siap Gigit Jari Imbas Konflik Timur Tengah
Negara Berkembang Siap-siap Gigit Jari Imbas Konflik Timur Tengah
Fondasi Satu Tahun Pertama Pramono-Rano Cukup Baik
Fondasi Satu Tahun Pertama Pramono-Rano Cukup Baik

Penelusuran RMOL di website LHKPN KPK, Kamis, 12 Maret 2026, sebanyak 148 orang anggota termasuk pimpinan DPD tercatat belum lapor LHKPN periode 2025. Sementara jumlah seluruh anggota DPD sebanyak 152 orang. Artinya hampir seluruh anggota DPD belum lapor LHKPN.

Sementara empat pimpinan DPD yang juga belum lapor LHKPN 2025, yakni Sultan Bachtiar Najamudin selaku Ketua DPD, Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku Wakil Ketua I DPD, Yorrys Raweyai selaku Wakil Ketua II DPD, dan Tamsil Linrung selaku Wakil Ketua III DPD.

"Tahun wajib lapor 2025, status pelaporan belum lapor," bunyi keterangan masing-masing nama wajib lapor dari DPD dimaksud.

Setiap tahunnya, KPK mewajibkan penyelenggara negara untuk menyerahkan LHKPN secara periodik hingga batas akhir 31 Maret setiap tahunnya. rmol news logo article


BACA JUGA:

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis
Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis
Diplomasi Dagang Prabowo di AS Perkuat Pengembangan Kopdes Merah Putih
Diplomasi Dagang Prabowo di AS Perkuat Pengembangan Kopdes Merah Putih
EDITOR: ADITYO NUGROHO

< SEBELUMNYA

KPK Yakin Yaqut Cholil Kooperatif Penuhi Pemeriksaan Hari Ini

BERIKUTNYA >

Hari Ini Yaqut Cholil Dipanggil KPK sebagai Tersangka

Konten iklan di bawah berasal dari platform DISQUS, tidak terkait dengan pembuatan konten ini

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA

Tuduhan Tekanan Terhadap Pertamina Tak Didukung Fakta Sidang
Hukum

Tuduhan Tekanan Terhadap Pertamina Tak Didukung Fakta Sidang

15 Pakar Tegaskan Perkara Pertamina Bukan Korupsi
Hukum

15 Pakar Tegaskan Perkara Pertamina Bukan Korupsi

Haris Azhar Anggap Broken Penanganan Kasus Lee Kah Hin
Hukum

Haris Azhar Anggap Broken Penanganan Kasus Lee Kah Hin

KPK Agendakan Periksa Yaqut hingga Rencana Penahanan
Hukum

KPK Agendakan Periksa Yaqut hingga Rencana Penahanan

Oegroseno Kritik Penyidikan dalam Penetapan Tersangka Lee Kah Hin
Hukum

Oegroseno Kritik Penyidikan dalam Penetapan Tersangka Lee Kah Hin

KPK Bekuk Kadis Rejang Lebong Pembawa Uang Suap Lewat Drama Kejar-kejaran
Hukum

KPK Bekuk Kadis Rejang Lebong Pembawa Uang Suap Lewat Drama Kejar-kejaran

APPS RMOL.ID
Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside

Copyright © 2026 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.