Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik tidak melakukan perpanjangan masa pencegahan ke luar negeri terhadap 1 orang saksi, yakni Herry Tho selaku Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik atau Manajer Keuangan PT Dosni Roha tahun 2018-2021.
"Tidak dilakukan perpanjangan masa cegah ke luar negeri (untuk saksi Herry Tho)," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Sedangkan untuk tiga orang lainnya yang juga diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran (TA) 2020, dilakukan perpanjangan masa pencegahan ke luar negeri hingga 12 Agustus 2026.
Ketiga orang dimaksud, yakni Rudy Tanoe, Kanisius Jerry Tengker selaku Direktur Utama PT DRL tahun 2018-2022, dan Edi Suharto selaku mantan Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos.
"Perpanjang (masa pencegahan ke luar negeri untuk 3 orang lainnya)," pungkas Budi.
Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan kedua yang diajukan Rudy Tanoe pada Senin, 15 Desember 2025.
Pada praperadilan yang pertama, Hakim PN Jakarta Selatan juga menolak praperadilan yang diajukan Rudy Tanoe pada Selasa, 23 September 2025.
Sementara itu, Rudy Tanoe sudah dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik, yakni pada Jumat, 28 November 2025, dan pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Pada Selasa, 19 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara mencapai kurang lebih Rp200 miliar. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas para tersangka dimaksud.
Namun demikian, dua orang tersangka sudah mendeklarasikan dirinya berstatus sebagai tersangka, yakni Edi Suharto dan Rudy Tanoe.
BERITA TERKAIT: